SABANG, KOMPAS.com - Relawan Dua Jari, Fadjroel Rachman, menilai tidak ada yang salah dalam penunjukan relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla menempati posisi strategis tertentu. Menurut dia, selama ada relawan yang memiliki kemampuan, maka berhak mendapatkannya.

"Kalau misalnya relawan Pak Jokowi diminta untuk menjalankan suatu amanah tertentu, bagus dong. Karena mereka bekerja keras. Yang paling penting kan punya kemampuan, kalau ada, kenapa diberi ke pihak yang lain?" kata Fadjroel saat ditemui di Sabang, Aceh, Senin (9/3/2015).

Fadjroel mengaku selama ini Relawan Dua Jari tidak pernah meminta jabatan apa pun kepada Jokowi. Dia mengatakan, bantuan yang diberikan Relawan Dua Jari kepada Jokowi adalah bentuk dukungan tulus, tanpa transaksi.

"Pak Jokowi tidak menjanjikan apa pun kepada kami dan kami juga tidak berniat bertanya dapat apa. Karena bagi kami kemenangan Pak Jokowi adalah hadiahnya," ucap Fadjroel.

Dari deretan relawan pendukung Jokowi-JK, Diaz Hendropriyono cukup mendapat perhatian karena ditunjuk sebagai Komisaris Telkomsel oleh Jokowi. Diaz adalah anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono.

Selama masa kampanye pemilihan presiden, Diaz aktif menggalang dukungan melalui "Kawan Jokowi" yang merangkul kelompok anak muda. Selain itu, Diaz juga mengelola situs "Gerak Cepat Jokowi-JK". Terkait penunjukan Diaz itu, Fadjroel menilai bahwa pemilihan Jokowi didasarkan pada kemampuan Diaz.

"Saya berharap kalau ada teman relawan menjadi seseorang, pejabat, jadikan ini sebagai amanah dan jalankan bukan karena jabatan tapi lebih untuk mewujudkan cita-cita bersama," kata dia.

Relawan dapat posisi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika relawan yang mendukung dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai hal tersebut sah-sah saja selama relawan yang memperoleh jabatan itu memiliki kemampuan. (Baca: Wapres Jusuf Kalla Anggap Wajar Relawan Jadi Komisaris BUMN)

"Kalau memang dia mampu kenapa tidak? Kalau mampu dan cocok, punya kemampuan, siapa saja, anda juga bisa kalau mampu. Yang salah itu kalau ada yang tidak mampu lalu dimasukkan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (9/3/2015).

Kalla lalu menyebut bahwa hal semacam itu juga terjadi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau dia mampu, memang selalu begitu. Zamannya Pak SBY, orang-orang Pak SBY juga masuk jadi itu, sama saja, selama dia mampu," ujar mantan wapres era SBY ini.