KONFRONTASI- Adanya kabar Jusuf Kalla (JK) mendominasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sudah diprediksi ketika masih dalam proses Pemilihan Presiden (Pilres). Pasalnya, posisi tawar JK terhadap Jokowi juga sangat besar. Disebut, JK ikut menghambat kinerja Jokowi.

"Sekarang Jokowi harus punya keberanian untuk menegaskan bahwa JK sebagai Wapres tidak boleh sembarangan membuat kebijakannya sendiri dan seenaknya bermanuver," kata pengamat politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo kepada Harian Terbit.

Menurut Karel, Jokowi harus tegas juga untuk menunjukan pemerintahannya berwibawa di mata bawahannya. Karena jika tidak bewibawa maka bisa saja setiap kebijakannya nanti akan dianulir oleh wakilnya. Imbasnya rakyat bisa bingung siapa sebenarnya yang memiliki wewenang. "Kalau tidak maka publik bisa dibuat bingung. Siapa sebenarnya yang punya wewenang sebagai Presiden, Jokowi atau JK," ujar Karel.

Selain tegas, sambung Karel, Jokowi juga harus bertindak sebagaimana layaknya Presiden, bukan sebagai partner Wapres. Karena Wapres adalah bawahan Presiden dan bukan tandem yang setara. Asal tahu saja, mandat tertinggi rakyat ada di tangan Presiden, bukan di tangan Wakil Presiden.

"Wapres hanya berfungsi sebagai ‘ban serep’ saja secara konstitusional. Tugas Wapres adalah membantu Presiden dan berada sepenuhnya dalam koordinasi Presiden. Oleh karenanya Wapres harus mendukung semua kebijakan Presiden. Dia tak boleh mengintepretasikan kebijakan Presiden, apalagi sampai menganulir," tegas Karel.

Dalam kesempatan ini Karel juga membenarkan soal isu JK lah sosok yang selama ini menghambat kinerja Jokowi. Namun, tidak semua isu tersebut benar. Karena berdasarkan pengamatannya JK menghambat kinerja Jokowi hanya pada sebagian kasus saja. Misalnya pada kasus BG, KPK, Novel dan PSSI. "Pernyatan Wapres justru berbenturan dengan kebijakan yang diambil Presiden," ungkap Karel.

Orang Berpengaruh

Sementara itu pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, JK memang menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kebijakan pemerintahan Jokowi. Namun pengaruh JK belum mendominasi dalam urusan pemerintahan yang saat ini sedang dalam kendali Jokowi.

Karyono mengaku, JK memang sangat berperan dalam manajemen pemerintahan, tetapi bukan dalam konteks mengintervensi. Begitupun soal rencana reshuffle, wajar bila keduanya saling berpendapat. Toh akhirnya keputusan ada di tangan presiden Jokowi, "Peranan JK masih dalam batas posisinya sebagai Wakil Presiden. Jokowi juga bukan tipe pemimpin yang bisa diintervensi semau gue," papar Karyono.

Karyono menilai, meskipun style Jokowi terlihat kalem dan lembut tetapi dalam beberapa hal mantan Walikota Solo tersebut tidak bisa diatur-atur seenaknya oleh siapapun termasuk JK. "Disinilah banyak orang keliru menilai Jokowi. Banyak yang mengira Jokowi lemah dan mudah diintervensi," jelas Karyono.

source

siapa sebenarnya yang punya wewenang sebagai presiden, jokuwi atau jk? atau ada lagi yg lain?