Di Jakarta yang berkasus University of Berkley, di Medan yang sudah diproses polisi rektor University of Sumatera.

JAKARTA - Seiring terungkapnya kasus ijazah abal-abal, nama University of Berkley cabang Jakarta mendadak terkenal. Bukan karena prestasinya. Tetapi karena praktek penjualan ijazah palsu. Mereka adalah lembaga kursus, tetapi nekat menerbitkan ijazah akademik setara sarjana, magister, hingga doktor.

Di Jakarta sendiri University of Berkley ini berkolaborasi dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) dan berkantor di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Melalui website resminya, LMII menerbitkan daftar alumni yang memperoleh gelar PhD atau setingkat doktor.

Diantara nama-nama yang ada dalam daftar itu, ada beberapa yang merupakan tokoh atau pejabat publik. Seperti nama Menteri Pariwisata Arief Yahya serta mantan anggota DPR dan Bupati Biak Numfor Obed Albert Sroyer. Kemudian juga ada nama Hadiman, pensiunan polisi yang juga mantan kapolda.

Menpar Arief Yahya pun berkomentar tentang kemunculan namanya dalam daftar alumni University of Berkley cabang Jakarta itu. Dalam daftar alumni tadi, nama Arief Yahya diketahui masih menjabat sebagai General Manager (GM) PT Telkom Kandatel Jakarta Barat (Jakbar). Arief tercatat memang sempat menduduki jabatan ini pada 2002-2013.

Menpar Arief Yahya memberikan klarifikasi secara tertulis. Dia menjelaskan bahwa kabar dirinya masuk dalam daftar lulusan University of Berkley itu tidak benar. Termasuk kabar dirinya mendapatkan gelar PhD dari kampus yang ternyata hanya lembaga kursus itu.

"Saya itu S1 elektro ITB, S2 Telematics University of Surrey, UK, dan S2 di program doktor manajemen bisnis Unpad (Univeristas Padjadjaran Bandung, red)," urainya.

Untuk memastikan bahwa gelar S3-nya didapat dari Unpad, Arief mempersilahkan untuk dicek arsip promosi doktornya di internet. Dia berharap dengan klarifikasi ini, semua persoalan jadi jelas. (wan)

JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat ikut berkomentar tentang peredaran ijazah palsu dan aspal.

Dengan blak-blakan, dia mengatakan bahwa ijazah bodong kerap lolos dalam penyetaraan ijazah PNS.

”Kalau untuk PNS yang baru mendaftar, agak ketat screening-nya. Tetapi, bagi PNS yang sudah bekerja tapi butuh ijazah, itu yang sering lolos,” katanya.

Tumpak mengakui, ada beberapa posisi jabatan PNS yang membutuhkan upgrading kualifikasi ijazah. Misalnya yang awalnya D-3 harus S-1 atau yang awalnya S-1 harus S-2.

Dengan kesibukan pekerjaan yang padat, banyak oknum PNS yang mengambil jalur singkat dengan memesan ijazah kilat.

Menurut Tumpak, salah satu modus pemesanan ijazah kilat di kalangan PNS yang existing adalah memanfaatkan kelas kuliah jauh. Misalnya ada kampus resmi di Jawa, tetapi membuka kelas jauh di Kalimantan atau Sumatera.

”BKN kesulitan untuk memastikan ijazah itu hasil kuliah jauh atau kuliah normal. Karena logo ijazahnya sama,” kata Tumpak.

Untuk itu, Tumpak berharap lembaga terkait seperti Kopertis atau bahkan kepolisian bertindak tegas kepada kampus-kampus yang membuka kelas jauh. Kemenristekdikti melarang keberadaan kelas jauh itu. Proses kuliah jauh sangat sulit dikontrol. Misalnya, ada mahasiswa yang masuk saat ujian saja atau bahkan ketika wisuda saja.
Namun, Tumpak mengatakan, peredaran ijazah palsu dan aspal justru lebih banyak di instansi atau lembaga swasta. Dia menuturkan, tidak semua posisi jabatan tinggi di perusahaan-perusahaan swata murni diperebutkan berdasar kinerja. Adakalanya juga didasari kualifikasi ijazah.

Penggunaan ijazah palsu di lembaga atau perusahaan swasta itu diperparah dengan sistem internal perusahaan yang lemah. Perusahaan tentu tidak memiliki waktu atau kapasitas yang kuat untuk memastikan ijazah karyawannya diperoleh dengan cara yang benar atau tidak.

JAKARTA - Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemenristekdikti Supriadi Rustad menuturkan, pemerintah tidak mengakui keberadaan ijazah palsu maupun ijazah asli tapi palsu (aspal).

Khusus kasus penjualan ijazah di University of Berkley cabang Jakarat, dia mengatakan sudah jelas-jelas tindakan ilegal. Hingga akhirnya Kemenristekdikti melaporkan lembaga kursus itu ke Bareskrim Mabes Polri.

Dia belum bisa memperkirakan penjatuhan sanksi kepada lembaga maupun orang-orang yang mengantongi ijazah palsu itu. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Termasuk kepada internal pengelola University of Berkley. Dia meminta masyarakat menunggu laporan resmi dari kepolisian.

"Khusus untuk Berkley Jakarta ini, kamu mau pesan selusin gelar PhD juga bisa," tandasnya lantas tertawa.

Pengguna atau pemegang ijazah palsu maupun aspal harus waspada. Sebab dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) ada sanksi tegas bagi penerbit maupun pengguna ijazah palsu. Kedua pihak ini bisa dijatuhi pidana kurungan hingga 10 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar.

Perlu ditunggu tindak lanjut penanganan dari polisi, apakah akan menjerat pihak-pihak yang terkait dengan UU Dikti itu. Supriadi menegaskan Ditjen Dikti tidak bisa menjatuhi sanksi pidana. Mereka hanya bisa mencabut ijin kampus penerbit ijazah palsu atau mencabut gelar akademik karena menggunakan ijazah bodong. (wan)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X (bidang pendidikan) DPR Ridwan Hisjam juga meminta Menristekdikti Muhammad Nasir konsisten dalam membongkar kasus ijazah palsu. ”Jangan sampai ada cap gerakan ini hanya pencitraan,” kata dia.

Jika ada upaya yang sungguh-sungguh, semua lembaga harus mengecek ijazah pegawai masing-masing.

Mulai para menteri; pejabat eselon I, II, dan di bawahnya; para anggota DPR; hingga PNS di seluruh Indonesia harus dicek.

Ridwan juga berharap polisi bekerja secara profesional. Dia mengatakan, kasus ijazah palsu itu bukan delik pengaduan.

Artinya, upaya polisi tidak hanya menunggu ada laporan dari Nasir. ”Selama ini, polisinya ke mana? Apakah ikut main-main juga dengan ijazah palsu?” ucap dia.