Jakarta - Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, begitu pula bagi mereka yang tidak mampu. Kartu Jakarta Pintar yang sejatinya bantuan untuk pendidikan anak kurang mampu, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia terusik dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang akan menghentikan pemberian Kartu Jakarta Pintar bagi murid yang memiliki orang tua perokok. Sebuah kebijakan seharusnya tidak menghalangi anak untuk mendapatkan hak mereka.

"Orang tua yg melakukan hal buruk, kenapa anak2 yang jadi korban?," ujar Wakil Ketua KPAI Maria Advianti di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) 9 tahun.

"Sudah menjadi konsensus nasional. Cara berpikir jangan dibalik-balik. Anak tdk punya posisi protes, suara mereka tdk terdengar, skrg justru dizhalimi dgn kebijakan tersebut," jelasnya.

KPAI akan melayangkan surat klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Klarifikasi dibutuhkan karena KPAI baru sebatas mendapat informasi dari media massa.

"Kalau mau melarang orang merokok, tangkap saja orang yg merokok sembarangan supaya kapok. Kan sudah ada perdanya. Atau kalau cukup berani, larang rokok beredar di jakarta. Minimal larang iklan rokok yang mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi rokok," pungkasnya.

Seperti diberitakan di media, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pemberian Kartu Jakarta Pintar bagi siswa kurang mampu. Salah satunya, anak dari orangtua yang merokok kemungkinan besar tak bakal bisa menerima KJP.

“Kami mau perketat sampai ke situ. Yang merokok, anaknya tidak akan dapat KJP,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu. (*)

sumber: www.kpai.go.id dan www.cnnindonesia.com