Dalam mitologi Yunani dikisahkan pernah hidup seorang raja bernama Midas. Alkisah dewa-dewa mengabulkan permohonan Raja Midas agar semua yang disentuhnya berubah menjadi emas. Kemampuan ini disebut "tangan emas" Raja Midas. Pada abad modern, istilah "tangan emas Raja Midas" merupakan eufimisme seseorang yang selalu berhasil dalam segala hal yang dikerjakannya, sebab, apapun yang dia sentuh akan menjadi emas. Memang dalam mitologi aslinya, "tangan emas" Raja Midas justru melahirkan sebuah kisah tragis, yaitu sang raja tidak sengaja menyentuh anak perempuannya hingga menjadi patung emas dan sang raja mati kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam perutnya mengingat semua makanan yang disentuh sang raja berubah menjadi emas. Namun, analogi Raja Midas saya gunakan sebagai gambaran seseorang yang selalu berhasil dalam hidupnya, jadi saya tidak akan menyentuh mitologi aslinya termasuk akhir hidupnya yang tragis.

Saya teringat kisah Raja Midas setelah FIFA mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan tanpa batas waktu keanggotaan PSSI sebagai hukuman kepada Indonesia atas keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi secara paksa mengambil alih PSSI dan hak pengelolaan liga sepakbola di Indonesia. Akibat langsung dari sanksi FIFA antara lain adalah klub maupun timnas Indonesia tidak dapat mengikuti pertandingan-pertandingan di bawah FIFA dan anggota-anggota yang berada di bawah naungan FIFA seperti AFC. PSSI juga tidak dapat akses pelatihan teknis dari FIFA maupun AFC. Pemberhentian liga juga berarti kerugian besar bagi semua stakeholders atau pemegang kepentingan atas sepakbola Indonesia. Para pemain sampai staf-staf dalam masing-masing klub kehilangan pemasukan; pemain asing berkualitas tidak akan lagi main di Indonesia; pelatih asing berkualitas tidak akan lagi menjejakan kaki di Indonesia; pembinaan pemain sepakbola usia dini praktis terhenti, sehingga jangan berharap akan lahir Andik-andik baru; sepakbola Indonesia kehilangan kesempatan mencari pengalaman bertanding dengan klub-klub yang lebih kuat di dunia; rakyat kehilangan hiburan murah dan kerugian lainnya.

Alasan dari Menpora Imam Nahrawi adalah lebih baik Indonesia tidak menjadi anggota FIFA ketimbang dibantai terus setiap pertandingan. Ini adalah alasan yang maaf saja, tidak pantas diucapkan seseorang yang menduduki kursi menteri dan terlihat sekali hanya sekedar alasan yang asal dilempar tanpa dipikir terlebih dahulu supaya menghindari caci maki dari rakyat. Alasan Menpora Imam Nahrawi yang menghancurkan industri sepakbola nasional itu tidak cerdas, karena bila menggunakan logika yang dia pakai, yaitu tidak perlu ada liga profesional di Indonesia daripada tidak ada prestasi, maka sebaiknya kita bubarkan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toh sudah 70 tahun merdeka tapi Indonesia tidak ada prestasi yang layak dibanggakan, masih saja jadi negara tukang hutang yang tidak kunjung mampu bersaing dengan negara maju dalam segala bidang. Atau bagaimana dengan Jokowi yang tidak ada prestasi sama sekali saat menjadi Gubernur dan Presiden, apakah dengan demikian kita sudah bisa melikuidasi kepresidenan Jokowi dengan alasan Indonesia hancur di tangan Jokowi? Berharap Jokowi-JK mampu memperbaiki sepakbola nasional sama saja kita berharap manusia akan tumbuh sayap dan bisa terbang.

Kehancuran industri sepakbola Indonesia ini adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Jokowi dan menteri-menterinya. Memang katanya tim transisi menpora akan menggulirkan liga tandingan dengan mendatangkan Frank Rijkaard sebagai CEO liga tarkam, tapi memang dana darimana seandainya diasumsikan Rijkaard mau ke Indonesia memimpin liga tarkam? Apakah ada sponsor yang mau mendanai liga kelas kampung alias tarkam? Kemudian, apa Jokowi bisa mengurus sepakbola nasional apabila Persis Solo di bawah kepemimpinan Jokowi justru gagal membayar gaji pemain asingnya bernama Diego Mendieta yang kemudian meninggal di Solo karena sakit. Urus satu Persis Solo tidak becus, mau urus puluhan klub sepakbola? Mimpi! Ujung-ujungnya liga baru ini akan didanai oleh APBN dan APBD, dan karena tim transisi diisi oleh para relawan-relawan Jokowi-JK seperti Andrew Darwis; Zuhairi Misrawi; Diaz Hendropriyono; Francis Wanandi dan lain-lain, maka terbukti bahwa pengambilalihan PSSI tidak ada hubungan dengan perbaikan sepakbola nasional, melainkan sekedar cara Jokowi-JK mencari cara guna memberi imbal jasa para relawan dengan mental debt collector yang membantu Jokowi-JK memenangkan pilpres, walaupun dengan kecurangan.

Kalau mau dilihat lagi, kehancuran industri sepakbola di Indonesia akibat keputusan sembrono Jokowi-JK dan jajaran menterinya adalah bukan yang pertama kali terjadi. Kita sudah mengetahui bahwa akibat pemerintah Jokowi-JK selama delapan bulan pertama lebih konsentrasi pada pembagian jatah proyek dan jabatan kepada para pendukung telah menyebabkan perekonomian nasional melemah dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dan akan terus terjadi. Setidaknya ada enam sektor usaha yang tertimpa imbas pelemahan ekonomi Indonesia, yaitu industri tekstil; alas kaki; pertambangan; jasa minyak dan gas; semen; dan otomotif, dengan contoh sebagai berikut:

Pertama, catatan Asosiasi Persepatuan Indonesia mengungkap bahwa sejak Januari 2015 Industri sepatu Indonesia telah melakukan PHK terhadap 11.000 pekerja mereka;

Kedua, sektor pertambangan minus 2,32% yang mengakibatkan ratusan ribu pekerja terkena PHK. Dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia disebutkan jumlah pekerja di sektor tambang batubara saja sudah berkurang sekitar 400.000 s.d. 500.000 orang dari total pekerja sejumlah satu juta orang; dan

Ketiga, Akibat kebijakan pemerintah pusat dan masuknya semen impor dari China menyebabkan PT Indocement Tbk  menutup dua pabrik mereka yang terletak di Desa Lulut, Bogor, dan akibatnya semua pekerja kedua pabrik “dirumahkan”.

Penyebab banyak sektor usaha yang melakukan PHK adalah karena kenaikan harga bahan bakar minyak yang tidak terkendali; kenaikan harga gas; kenaikan tarif dasar listrik secara gila-gilaan dan kegagalan otoritas moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Bank Indonesia menstabilkan nilai rupiah. Rentetan kebijakan yang menghisap nyawa rakyat tersebut membuat daya beli masyarakat merosot tajam karena semua harga kebutuhan pokok seperti beras, bawang merah dan putih, jagung, garam, gula, cabe, minyak goreng, susu, mentega, kelapa, lada, teh, kopi, cengkeh, kentang, kedelai, daging sapi, daging ayam, naik semakin tidak terkejar oleh pendapatan masyarakat. Semua ini tampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya 4% padahal tahun lalu bisa mencapai 5,20%. Ini adalah angka pertumbuhan terendah sejak tahun 2009. Lana Soelistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia bahkan mengingatkan bahwa lampu merah resesi di Indonesia sudah menyala karena ekonomi terus merosot tajam selama tiga kuartal berturut-turut.

Industri lain yang hancur di tangan Jokowi-JK dan menteri-menterinya adalah industri minyak bumi dan gas. Semua bermula dari penunjukan Sonangol EP sebagai penyalur minyak bumi dan gas kepada Pertamina tanpa tender atas bisikan Surya Paloh sebagai kongsi Sonangol EP. Kemudian pembubaran Petral yang selama bertahun-tahun selalu diaudit oleh perusahaan akuntan publik kelas internasional untuk digantikan perannya oleh ISC yang didirikan dan dikuasai oleh Ari Soemarno, kakak menteri BUMN Rini Soemarno yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Masalahnya ISC langsung berada di bawah Pertamina yang selama ini selalu dikatakan hanya Tuhan yang bisa membaca neraca keuangan Pertamina. Artinya Menteri ESDM Sudirman Said yang menerima gratifikasi dari Petral tersebut justru menyerahkan pengadaan migas kepada mafia migas sesungguhnya, yaitu ISC. Tidak mengherankan apabila Bareskrim Polri sekarang sedang memeriksa ISC Pertamina atas dugaan tender yang melanggar hukum, karena telah menetapkan para pemenang tender pengadaan migas untuk April 2015 padahal tendernya sendiri belum dimulai.

Bicara BUMN dan Rini Soemarno, Jokowi-JK melalui tangan Menteri BUMN Rini Soemarno juga menghancurkan proses rekrutmen untuk posisi Direktur dan Komisaris pada BUMN dan anak perusahaan karena secara sembarangan memberikan 600 posisi di 138 BUMN kepada relawan Jokowi-JK tanpa memperhitungkan kualitas dan kapasitas yang bersangkutan. Keputusan Jokowi-JK dan Rini Soemarno itu demi menyenangkan para relawan yang menuntut balas jasa karena telah berhasil membawa Jokowi-JK naik ke kursi kepresidenan. Keputusan Jokowi-JK memberikan proyek pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, jalan sepanjang 1.000 km, jalur kereta sepanjang 8.700 dan pembangkit listrik 35.000 megawatt kepada BUMN Republik Rakyat China ketimbang kepada BUMN Indonesia seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga telah menghancurkan semangat berkompetisi BUMN-BUMN Indonesia.

Berikutnya, Jokowi-JK menggunakan tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah meluluhlantakan demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia. Keputusan rezim Jokowi-JK merusak tatanan demokrasi dan hukum dimulai dengan fakta bahwa KIH sebagai koalisi partai pendukung keduanya kalah telak dibandingkan dengan KMP sebagai koalisi oposisi. Untuk mengatasi hal tersebut, sekaligus mengamankan kursi kekuasaan mereka, maka Jokowi-JK memutuskan mengacaukan partai-partai yang bergabung dalam KMP. Pertama mereka melakukannya dengan bujuk rayu kepada para ketua partai masuk kabinet dan bagi-bagi proyek. Ketika usaha tersebut gagal, Jokowi-JK membujuk para penghianat di dalam tubuh partai-partai KMP agar mengambil alih kekuasaan partai masing-masing dan kemudian keluar dari KMP. Dari partai-partai KMP yang terkena jebakan Jokowi-JK adalah PPP dan Golkar. Bau amis tangan Jokowi-JK dalam kisruh internal kedua partai tersebut terlihat dengan jelas dengan pemimpin PPP penghianat Romi sering ikut rapat KIH dan anggota PPP pendukungnya diangkat oleh Jokowi-JK menjadi Wantimpres; dan kedatangan Agung Laksono ke rumah Megawati untuk sowan di hari yang sama ketika dia merasa berhasil mengkudeta Aburizal Bakrie. Bau busuk tangan Jokowi-JK juga semakin terungkap melalui usaha Yasonna Laoly untuk hanya mengeluarkan SK Menkumham bagi kubu pendukung pemerintah terlepas Pengadilan Tata Usaha Negara telah membatalkan SK Menkumham dengan alasan pemerintah telah bertindak secara melanggar hukum dan sewenang-wenang.

Kehancuran bidang hukum yang lain di tangan rezim Jokowi-JK tentu saja adalah melelehkan pertahanan KPK yang pada masa lalu adalah benteng terkuat negara ini melawan koruptor. Di tangan Jokowi-JK-lah KPK mengalami nasib sangat naas, bukan saja pemerintah mendukung secara politik terhadap kriminalisasi para pemimpin dan penyidik KPK; tapi juga pemerintah yang menyediakan instrumen hukum dan politik penghancuran KPK. Instrumen dimaksud adalah keputusan presiden memberhentikan Kapolri Sutarman dan Kabareskrim Suhardi Alius yang sangat pro KPK untuk digantikan oleh Badrodin Haiti dan Budi Waseso. Keduanya adalah orang dekat Budi Gunawan yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kepemilikan rekening gendut. Melalui tangan keduanyalah operasi balas dendam kepolisian terhadap KPK dilakukan, termasuk upaya membebaskan Budi Gunawan dari jerat hukum dan menetapkan orang-orang yang menginginkan Budi Gunawan sebagai tersangka seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto sampai Denny Indrayana sebagai tersangka berbagai kasus.

Hancurnya hukum Indonesia juga tampak ketika pihak pelapor beredarnya beras dari bahan plastik, yang tentu saja semakin merusak nama baik Jokowi-JK karena mengungkap bahwa mereka tidak becus bekerja sampai kecolongan beras plastik bisa beredar di masyarakat, malah menjadi korban kriminalisasi oleh rezim ini. Pelapor yang juga adalah korban karena mengkonsumsi beras plastik justru diperiksa oleh Bareskrim selama 13 jam. Kita tentu sudah memaklumi bahwa Kabareskrim Komjen Budi Waseso adalah “orangnya” Budi Gunawan, yang merupakan mantan ajudan Megawati. Usaha menutupi kasus ini juga tampak dengan hasil negatif terhadap beras yang diduga adalah plastik melalui laboratorium forensik para pendukung pemerintah Mabes Polri; menteri perdagangan; menteri pertanian; BPOM dan BPPT. Dalam hal ini saya lebih percaya pada hasil uji yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) yang menemukan dalam sampel beras mengandung senyawa kimia  yang biasa digunakan dalam proses produksi benda-benda berbahan plastik seperti DEHP, BBP dan DINP.

Isu beras plastik menimbulkan kegemparan dan kegelisahan luar biasa di sisi masyarakat. Akan tetapi, penghancuran social fabric atau kehidupan sosial masyarakat sudah dilakukan sejak lama oleh Jokowi. Sejak pemilihan gubernur dan pemilihan presiden, sudah tampak bahwa strategi utama Jokowi memenangkan pemilihan-pemilihan tersebut adalah melalui adu domba masyarakat. Jokowi selalu menempatkan dirinya sebagai korban penzoliman sementara lawannya adalah dajjal yang menzolimi dirinya. Dengan strategi semacam ini, maka pendukung Jokowi akan memiliki perasaan kebencian luar biasa kepada lawan politik Jokowi; dan karena perasaan benci itu, akhirnya lawan memiliki perasaan benci yang sama kepada Jokowi dan pendukungnya. Perasaan benci ini tidak akan hilang sekalipun pemilihan sudah selesai dan katakanlah Jokowi telah menang. Sebagai bukti, ketika Presiden SBY menetapkan Fauzi Bowo sebagai Dubes RI di Jerman, para pendukung Jokowi segera mengirim ratusan nota protes kepada SBY. Demikian pula setelah Pilpres, rakyat Indonesia malah semakin terbelah antara kubu “panastak” sebutan bagi pendukung Jokowi; dan kubu “panasbung” sebagai massa anti Jokowi. Ini adalah fenomena yang pertama kali terjadi selama 70 tahun Indonesia merdeka, bahwa ada pemilu yang menimbulkan perasaan benci antar pendukung sekalipun pemilihan sudah selesai dilakukan dan pemenang sudah selesai dilantik.

Jadi terbukti, tangan Jokowi dan menteri-menterinya telah menghancurkan bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, demokrasi dan hukum di Indonesia. Tentu saja, mereka juga sudah menghancurkan nama baik Indonesia di mata negara-negara sahabat. Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti pencitraan meledakan kapal nelayan reot menggunakan kapal perang TNI AL misalnya, membuat TNL AL menjadi objek tertawaan semua angkatan laut negara-negara tetangga. Susi juga telah membunuh industri perikanan Indonesia dan sekaligus “membunuh” para nelayan  yang sekarang menganggur akibat kebijakan populis yang diambilnya. Menjadi bahan bercandaan sudah cukup buruk, tapi akibat kegagalan Jokowi membangun komunikasi politik dengan negara sahabat ketika terjadi hingar bingar eksekusi mati beberapa warga negara dari negara-negara asing, menyebabkan mereka menjadi marah dan merusak hubungan tersebut. Tidak ada perasaan sensitif dari pihak pemerintah akan permohonan negara-negara sahabat seperti Australia, Belanda dan Brazil untuk mengampuni rakyat mereka juga mengancam ratusan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara-negara lain, karena negara-negara itu pasti tidak akan mendengarkan permohonan pengampunan dari Indonesia mengingat kita sendiri cuek bebek akan permohonan dari mereka.

Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang menimpa rakyat Indonesia ini adalah  bahwa semua yang disentuh Jokowi pasti gagal dan hancur. Rasanya kesimpulan ini tidak berlebihan. Bukankah proyek BPPT-Menteri Pendidikan-Menteri Riset dan Teknologi bernama Esemka sekarang tidak jelas juntrungannya sejak digunakan oleh Jokowi sebagai sarana pencitraan demi mencapai kursi Gubernur DKI Jakarta? Kemudian ada juga proyek Monorel yang persiapannya dilakukan oleh Fauzi Bowo saat masih menjadi Gubernur, ternyata mangkrak dan menjadi tidak jelas hari ini, karena sekali lagi proyek angkutan massal ini dijadikan batu pijakan Jokowi supaya bisa mencalonkan diri menjadi presiden pada pilpres tahun 2014. Kita bahkan belum membahas bagaimana Menteri Sekretaris Negara dimanfaatkan oleh Jokowi sebagai event organizer untuk mengurus pernikahan putranya yang tidak penting itu. Semua lini penting bagi masyarakat sudah hancur di tangan Jokowi dan ini baru delapan bulan. Saya tidak bisa membayangkan empat tahun empat bulan lagi bagaimana parahnya kondisi Indonesia karena dipimpin oleh pemimpin antitesa dari Raja Midas, yaitu pemimpin yang menghancurkan semua hal yang disentuh oleh dirinya.

http://m.kompasiana.com/post/read/727830/2/jokowi-antitesa-raja-midas.html