Jakarta- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pernyataan yang terbilang detail terkait polemik sepakbola di tanah air. Intinya dia ingin ada reformasi total di sepakbola, termasuk di tubuh organisasinya.

Demikian disampaikan Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (30/5/2015) sore, sepulangnya presiden dari kunjungan kerja di Sulawesi.

Pertama, Jokowi menerangkan adanya kesan bahwa dirinya dan Wapres Jusuf Kalla berbeda pandangan terhadap upaya pemerintah (Kemenpora) dalam membenahi tata kelola sepakbola di Indonesia.

"Semua sebetulnya sama. Itu dalam rangka pembenahan PSSI. Jadi, baik Pak Wapres maupun saya sama sebetulnya. Keinginannya sama: ingin pembenahan PSSI," ucap Jokowi.

Disinggung tentang deadline dari FIFA pada 29 Mei kemarin, Jokowi malah berpanjang lebar mengenai prestasi sepakbola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Perlu saya sampaikan. Coba dilihat dulu,selama 10 tahun prestasi kita tuh apa. Ini saya punya catatan. Nih, catatannya, dari 2002, 2006, 2010. Tidak lolos kualifikasi Piala Dunia. Asia saja tidak lolos. Piala Dunia, kemudian di Piala Asia, AFC 2004 sampai babak I, tahun 2007 juga babak I. Tahun 2011 tidak lolos kualifikasi di tingkat Asia.

"Kemudian dilihat lagi peringkat di FIFA sejak 2012, karena saya punya semuanya. Tahun 2012 di angka 156 dari semua negara. Tahun 2013 peringkat 161, 2014 di nomor 159. Tahun ini juga sama, 159.

"Melihat ceritanya harus lebar, seperti itu yang dilihat. Kita ini hanya ingin ikut event internasional, atau ingin prestasi? Kalau hanya ingin event internasional tapi selalu kalah. Saya tanya, lalu kebanggaan kita ada di mana?

"Kita ikut terus event internasional, kualifikasi Piala Dunia, di tingkat Asia, ASEAN, tapi kita malu terus, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Yang ingin kita lakukan adalah pembenahan total. Pembenahan total daripada kita punya prestasi seperti itu terus sepanjang masa.

Jokowi akhirnya sampai pada masalah pembekuan PSSI yang dilakukan menterinya, Menpora Imam Nahrawi. Ia dengan jelas menyatakan dukungan pada apa yang dilakukan oleh pembantunya itu, jika itu memang program untuk pembenahan sepakbola.

"Ya kalau terjadi pembekuan, ya memang harus ada pembenahan total, reformasi total, pembenahan manajemen, pembenahan sistem," ucap orang nomor satu di negara ini.

Jadi, SK pembekuan tidak jadi dicabut, Pak? Tanya wartawan.

"Ditanyakan saja ke Menpora. Saya kita sudah bisa ditangkap (apa yang kita inginkan). Mestinya PSSI dan pemerintah bekerja sama yang baik. Ini bukan intervensi lho. Kita semua ingin sepakbola kita jadi lebih baik," papar Jokowi.Ia lalu menyimpulkan, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan pemerintah setelah pembekuan PSSI adalah urusan Kemenpora.

"Hal teknis, tanyakan ke Kemenpora, jangan ke presiden. Soal nasib pemain, wasit, dan lain-lain, itu sudah teknis. Tanya ke Menpora," sahutnya.

'Indonesia Tak Dibahas di Kongres FIFA, PSSI Makin Jelas Cuma Menakut-nakuti'

Jakarta- Sanksi untuk Indonesia yang selama ini digadang-gadang PSSI akan dijatuhkan FIFA sama sekali tidak dibahas dalam kongres badan tertinggi sepakbola dunia itu. PSSI pun dinilai melakukan kebohongan publik terkait ancaman sanksi itu.

FIFA menggelar kongres ke-65 pada tanggal 28-29 Mei di Zurich, Swiss. PSSI selama ini mendengungkan bahwa FIFA akan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia di kongres tersebut karena intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pembekuan PSSI oleh Menpora.

Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin D Budiawan, bahkan sempat menyatakan keyakinannya akan jatuhnya sanksi dari FIFA. Dia yakin100%Indonesia akan dihukum oleh FIFA.

Tapi, setelah kongres usai tanggal 29 Mei kemarin, tidak ada sama sekali pembahasan soal sanksi untuk Indonesia. Agenda pertemuan komite executive (Exco) FIFA pada tanggal 30 Mei ini juga tidak memasukkan pembahasan perihal sepakbola Indonesia. (baca disini)

Ancaman yang selama ini didengungkan PSSI sejauh ini tidak terbukti. PSSI pun dinilai hanya menggunakan sanksi FIFA sebagai alat untuk menakut-nakuti.

"Dari awal memang ada keraguan apakah sanksi bisa dijatuhkan dengan cepat karena masalah di Indonesia soal intervensi pemerintah dengan membekukan PSSI baru saja terjadi. Biasanya butuh waktu," ujar wartawan senior, Budiarto Shambazy, dalam perbincangan dengan detikSport, Sabtu (30/5/2015).

"Setiap kongres memang selalu ada pembicaraan soal sanksi, tapi saya sudah menangkap gelagat tidak akan dibahas kali ini. Yang menjadi prioritas adalah Israel karena masalahnya lebih gawat lagi, bukan intervensi pemerintah seperti di Indonesia, tapi diskriminasi terhadap pemain Palestina."

"Jadi sebenarnya sudah diduga tidak akan jatuh sanksi terhadap Indonesia. Sementara PSSI sudah ngomong ke mana-mana, bahkan Waketum PSSI ngomong sudah yakin 100% (akan disanksi), ya itu kebohongan publik. Lagi-lagi menunjukkan kalau PSSI ini dalam kondisi darurat, sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ini kebohongan publik sebetulnya."

"Mestinya tim transisi, Menpora, presiden juga sudah tegas, jadi makin jelas bahwa selama ini kita ditakut-takuti soal sanksi FIFA," katanya.

Sumber : http://m.detik.com/sepakbola/read/20...eformasi-total
http://m.detik.com/sepakbola/read/20...menakut-nakuti

Mantab betul