Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengintervensi kepengurusan partainya periode 2015-2020. Sebab, tugas Yasonna hanya melegalisasi nama-nama kepengurusan DPP Demokrat.

"Perlu diingat, Menkum HAM tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui. Di sini hanya memberikan legalisasi," ujar SBY saat pidatonya di Cibubur, Sabtu (30/5).

SBY juga menjelaskan, nama-nama kepengurusan yang lain akan rampung pada bulan Juni mendatang. Namun, nama-nama kepengurusan tersebut bisa berubah.

"Minggu depan susunan pengurus akan lengkap, dan kami sampaikan ke Kemenkumham sesuai undang-undang yang berlaku. Jika ada situasi khusus yang terjadi atau ada masalah, akan kami koreksi, pembetulan dengan cepat perubahan dengan harapan untuk kita semua berjalan demi kebaikan Partai Demokrat," jelas SBY.

Rencananya, Demokrat akan menyerahkan daftar pengurus lengkap DPP Partai Demokrat ke Kementerian Hukum dan HAM bulan Juni 2015.

Berikut nama-nama pengurusan pusat tahap I:

Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Ketua Umum:

- Syarifudin Hasan
- Roy Suryo
- Djoko Udjianto
- Nurhayati Ali Assegaf
- Cornel Simbolon
- Muhammad Ja'far Hafsah

Seketaris Jenderal (Sekjen): Hinca Panjaitan

Wakil Sekjen:

- Didi Irawadi Syamsudin
- Andi Timo Pangeran
- Putu Supatma Rudana
- Saan Mustopa
- Rachlan Nasidik
- Teuku Riefky Harsya
- Vera Febyanthy
- Ikhsan Modjo
- Bambang Susanto

Bendahara Umum: Indrawati Sukardis

Wakil Bendum:

- Agung Budi Santoso
- Siswanto
- Sasdawati
- Edwin Tandjung
- Variani Sugiarto
- Hanan Sowharto
- I Putu Sudiartana

Direktur Eksekutif: Fajar Sampurno

Dewan Pembina: EE mangindaan

Lembaga Lembaga Kehormatan, Mahkamah Partai dan Pengawasan: Amir Syamsuddin

Majelis Tinggi: Susilo Bambang Yudhoyono dan Vence Rumangkang.

(mdk/eko)