REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti yang
menggandeng Mabes TNI AL untuk
penenggelaman kapal nelayan asing dinilai kurang
tepat. Pasalnya, TNI AL berfungsi sebagai
penjaga kedaulatan dan pertahanan NKRI.
Sebagai unsur kombatan, TNI AL tidak selayaknya
menjadi eksekutor dalam penenggelaman kapal
ikan.
"Kami diejek AL negara tetangga, beraninya sama
kapal nelayan. Ini menurunkan kredibilitas AL
sendiri," kata Kepala Staf Komando Armada
Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar)
Laksamana Pertama Amarulla Octavian dalam
diskusi tentang maritim Indonesia yang dihelat
Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim
Indonesia (IK2MI) di Jakarta, Rabu (27/5). Hadir
sebagai pemateri lainnya adalah Ketua IK2MI
(Purn) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo
dan Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang
Wicaksana.
Octavian mengakui, bukan menjadi tugas bagi TNI
AL dalam penenggelaman kapal nelayan. Kalau
pun pemerintah mau menenggelamkan kapal
asing yang mencuri ikan di Indonesia, ia
menyarankan agar hal itu dilakukan Kementerian
KKP atau Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang
bertugas menegakkan hukum di laut.
Karena mendapat perintah dari presiden sebagai
pemimpin tertinggi, ungkap dia, TNI AL siap
melaksanakan perintah untuk terlibat
penenggelaman kapal. "Kami setuju untuk
melepaskan fungsi penegakam hukum di laut.
Kami bisa serahkan ke Bakamla, kalau sudah
berfungsi sebagai coast guard. AL tak perlu
menangkap dan menenggelamkan kapal kategori
perikanan," kata alumnus Akademi Angkatan Laut
1988 tersebut.
Selain itu, Octavian juga menyinggung tentang
permasalahan Laut Cina Selatan yang diklaim
pemerintah Cina. Padahal, langkah Cina itu bisa
membuat sebagian Laut Natuna yang masuk
Republik Indonesia menjadi bagian wilayah Cina.
Dia pun mempertanyakan argumen pemerintah
Cina yang mengklaim Laut Cina Selatan
berdasarkan pelayaran armada Cheng Ho.
"Soal dinamika Laut Cina Selatan. Cina kalim laut
dari jalur pelayaran Cheng Hoo. Mengapa tidak
sekalian diklaim saja laut Afrika dan Laut Jawa?
Kan Cheng Ho juga pernah ke Semarang?"
ujarnya.
Bahkan, menurut informasi yang didapatkannya,
beberapa kali kapal milik pemerintah Cina sudah
memasuki batas Laut Natuna. Kejadian itu
menurutnya tak bisa dibiarkan.
Dia pun menyarankan agar pemerintah segera
membangun pangkalan dan sistem deteksi dini
guna di pulau terluar guna mengamankan batas
wilayah laut yang bersinggungan dengan Laut
Cina Selatan. Hal itu juga sebagai langkah untuk
mengamankan wilayah RI yang disebut memiliki
cadangan minyak besar tersebut.
Ketua IK2MI (Purn) Laksamana Madya Didik Heru
Purnomo mengingatkan, pemerintah untuk tidak
menempuh jalan konfrontatif terkait klaim Laut
Cina Selatan. Dia menyarankan agar pemerintah
lebih baik terus mengupayakan dialog agar
potensi di Laut Cina Selatan bisa memberikan
kemakmuran bagi Indonesia dan Cina.
Terkait seringnya kapal Cina masuk perbatasan
laut RI, ia menyebut bahwa itu bukan kapal
perang yang sengaja ingin melanggar kedaulatan
wilayah. Kapal itu berlayar sampai ke ujung
perbatasan karena ingin menjaga nelayan Cina
yang mencari ikan di Laut Cina selatan.

sumur