Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memperhatikan kelompok pribumi dan lebih mementingkan asing dan aseng.

“Saat ini bukti nyata kebijakan Jokowi terhadap pribumi masih kartu, kartu, dan kartu,” kata Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana dalam pernyataan kepada intelijen, Rabu (27/5).

Menurut Andriyana, kontrak kerjasama dan dorongan investasi dengan asing terus digalakkan. Jika Jokowi tidak mampu memberikan solusi terhadap keadilan ekonomi.

Kata Andriyana, sset-aset bangsa itu seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Bukan justru dikendalikan dan dikuasai oleh asing dan aseng.

Selain itu, Andriyana menegaskan, KAMMI mendefinisikan pribumi sebagai seluruh warga negara yang secara undang-undang dinyatakan sah sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan UU 12 Tahun 2006, syarat utamanya adalah melakukan sumpah dan janji setia terhadap Indonesia.

“Sedangkan istilah asing dan aseng adalah sebutan untuk kekuatan bangsa luar yang mengeksploitasi bangsa Indonesia melalui berbagai instrumen dan antek-anteknya. Dalam banyak kasus, mereka telah menjadi lingkaran konglomerasi hitam yang sengaja menguras sumber daya alam, mengeruk kekayaan Indonesia, memanipulasi perbankan (misal kasus BLBI), dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan negara,” pungkas Andriyana.


http://www.intelijen.co.id/sikat-pri...ing-dan-aseng/