Masyarakat Indonesia di Australia Selatan menolak transmigrasi baru di Kalimantan dan Papua, karena transmigrasi pola baru itu justru menambah masalah di Kalimantan dan Papua.

Forum Masyarakat Indonesia di Australia Selatan dari Komunitas Flobamora, PPIA SA, dan PPIA Flinders University, dalam keterangan pers, Senin (25/05/2015), menyatakan Kementerian Pertanian mencatat konflik agraria di Kalimantan pada tahun 2012 mencapai 439 kasus.

Dalam rapat koordinasi perkebunan berkelanjutan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 25 Januari 2012, Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja, menyampaikan 439 konflik agraria itu merata di Kalimantan.

Di Kalimantan Tengah terdapat 250 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan Selata 34 kasus. Dengan tren meningkatnya jumlah konflik agraria dari tahun ke tahun itu, tentu program baru untuk transmigrasi akan berpotensi menambah konflik agraria di Indonesia.

Dalam diskusi dan "happening art" penolakan program transmigrasi pola baru di Flinders University (22/5) itu, Forum Masyarakat Indonesia di Australia Selatan menolak Program Transmigrasi Baru yang digulirkan melalui "MoU" Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup pada 8 Mei 2015.

Alasan penolakan adalah Reforma Agraria belum sepenuhnya tuntas dijalankan, sehingga pelaksanaan program transmigrasi akan memperluas dan memperdalam konflik yang saat ini masih belum tuntas.

Selain itu, program transmigrasi selama ini tidak pernah dievaluasi dan dibuktikan efektivitasnya dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama masyarakat lokal.

Di Kalimantan dan Papua, transmigrasi hanya menghasilkan lahan dan buruh murah bagi perusahaan besar swasta bidang perkebunan dan pertanian, sedangkan masyarakat setempat tetap miskin.

Seharusnya, pemerintah mendahulukan kepastian hak dan akses atas lahan bagi warga setempat, serta memberi jaminan kesempatan pemanfaatan lahan produktif bagi warga lokal dan adat setempat terlebih dahulu sebelum membuka kesempatan kepada warga dari daerah lain.


SUMBER