Pemerintah dinilai telah gagal melaksanakan pembangunan di Papua. Undang-Undang No 21 tentang Otonomi Khusus Papua yang diharapkan dapat mengangkat hak hidup warga bumi Cenderawasih tidak diimplementasikan secara berkelanjutan dan komprehensif oleh pemerintah selama 15 tahun belakangan.

Demikian disampaikan sekjen DPP Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) Januarius Lagoan kepada media di Jakarta, Senin (25/5).

"Lonceng kematian rakyat yang di dalamnya ada suku Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan dan pasti rakyat Papua ada dalam ancaman kepunahan," tegas Januarius.

Dia mengatakan kepunahan tersebut terjadi karena bias dan tidak ada keperpihakan serta politcal will untuk membangun Papua oleh pemerintah pusat sejak 1 Mei 1963.

"Papua harus diselamatkan," katanya memperingatkan.

Dalam rangka menyelamatkan Papua, pada 18-22 Mei telah dilaksanakan kongres AMPTPI yang dihadiri oleh 550 anggota dari seluruh Indonesia. Kongres tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Papua, Ketua Sinode Kingmi Papua dan Ketua Dewan Adat Paniai.

Di tempat yang sama mantan Sekjen AMPTPI Markus Haluk membeberkan dalam kongres tersebut dibahas soal politik, HAM, Kemanan, PT Freeport dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dan pusat. Dari kongres dihasilakan delapan rekomendasi yang akan diserahkan pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan PT Freeport untuk melakukan tindakan penyelematan khususnya di wilayah pengunungan tengah dan papua secara umum.

"Diantara rekomendasi tersebut salah satunya mendesak pemerintah Indonesia segera bentuk Komisi Pemantauan dan penyeledikan kasus HAM penembakan di Paniai pada 2014, Yakuhimo pada 2015, Wamena pada 2003 dan Wasior pada 2003. Pelakunya seger disidagkan di pengadilan HAM," demikian Markus.


SUMBER