JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis kepada pegawai negeri sipil (PNS) setimpal dengan pekerjaan yang telah diberikan. Ia menginstruksikan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk benar-benar mengontrol anak-anak buahnya bekerja.
"Jangan sampai nanti formulir ditulis kerjaannya hanya fotokopi saja. Apa pantas PNS digaji Rp 12 juta, kerjanya cuma fotokopi? Kalau memang nyatanya ada PNS yang kerjanya cuma itu, ya nanti dia dialihkan ke kerjaan yang lebih berguna," kata Basuki, saat memberi pengarahan dalam konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016, di Balai Agung, Balai Kota, Senin (25/5/2015).
Basuki menginstruksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Sekda DKI Saefullah untuk melakukan penyisiran terhadap para PNS di Ibu Kota, Pasalnya, staf terendah di Pemprov DKI mendapat gaji yang lebih besar dibanding karyawan perusahaan swasta, yakni mencapai Rp 9 juta tiap bulannya.
"Kalau kerjanya enggak pantas, cabut saja semua TKD nya. 20 ribu PNS enggak jelas kerjanya, kalau TKD nya dicabut, makin untung DKI. Karena tidak pantas menghabiskan Rp 20 triliun untuk menggaji orang-orang yang enggak melakukan apapun di DKI," kata Basuki.
Basuki menceritakan pengalamannya ketika baru menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Wagub, dia diberikan 20 orang staf untuk menerima surat dan aduan masyarakat. Kemudian, Basuki merampingkan jumlah stafnya itu. Akhirnya dia memilih tiga staf yang paling pintar.
Hasilnya, proses surat masuk lebih cepat dikerjakan oleh tiga orang dibanding 20 orang. Pasalnya, saat dikerjakan 20 orang, surat untuknya lebih lama masuk, karena harus berputar-putar dahulu proses administrasinya.
"Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga harus lebih kencang seleksinya. Buat pejabat yang sudah dijadikan staf, kalau masih 'main-main', cabut habis saja TKD nya, dia cuma dapat gaji pokok. Kasarnya, relakan saja dia pensiun dini, daripada dikasih TKD besar," kata Basuki.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp
