JAKARTA, KOMPAS.com- Ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, menyayangkan pernyataan Faisal Basri yang menuding mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi ambruknya industri bauksit nasional belakangan ini. Apalagi, hal tersebut dikait-kaitkan dengan majunya mantan Ketua Umum PAN itu di Pilpres 2014.

"Akademisi yang jujur dan mumpuni akan sangat berhati-hati membangun hubungan kausalitas antara fakta-fakta. Tidak sembarangan mengaitkan. Kalau mahasiswa bimbingan saya membuat hubungan kausalitas seperti cara bang Faisal, pasti tidak akan saya luluskan," kata Drajad melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2015).

Tim sukses Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ini menjelaskan, pelarangan ekspor hasil tambang mentah, termasuk bauksit, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Setiap perusahaan tambang harus membangun smelter dan mengolah bahan mentahnya sendiri sebelum diekspor.

"Ini wajib berlaku mulai 12 Januari 2014. Jadi tuduhan Faisal Basri bahwa timing-nya dikaitkan pilpres itu salah besar. Timing-nya adalah sesuai perintah UU. Titik," ujar Drajad.

Sejak saat RUU Minerba disusun, lanjut Drajad, memang DPR mendapat banyak tekanan dari pihak asing dan antek-anteknya. Mereka, tidak menginginkan Indonesia membangun smelter dan mengelola bahan mentahnya sendiri.

"Kekayaan alam Indonesia ingin dikuras mentah-mentah, biar mereka yang menikmati nilai tambah besar-besaran dari pengolahan. Teknologi dan industri Indonesia tidak usah berkembang. Insinyur-insinyur Indonesia tidak usah menjadi jago pengolahan. Biar mereka saja. Di mata mereka Indonesia cukup jadi kuli keduk saja," ujar mantan Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini periode 2004-2009 ini.

Tekanan ini, kata dia, makin keras ketika kebijakan hilirisasi itu dijalankan, termasuk ancaman akan dibawa ke World Trade Organization. Untungnya, amanat Undang-Undang tetap bisa dijalankan hingga saat ini.

"Saya berharap pemerintahan Jokowi-JK konsisten menjalankan perintah UU tersebut, dan tidak tunduk pada tekanan-tekanan asing dan antek-anteknya," ujar Drajad yang dikenal sebagai loyalis Hatta ini.

update : Hatta Rajasa Jawab Tudingan Faisal Basri Soal Bauksit

Jakarta- Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menanggapi tudingan Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri.

Faisal sempat menyebut bahwa Hatta Rajasa bersalah terkait kebijakan hilirisasi bauksit melalui pembangunan smelter yang condong mendukung investor asing.

"Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fitnah saudara Faisal Basri kepada saya tentang 'Kacau Balau Industri Bauksit Kita'. Saya merasa perlu menjelaskan karena nama saya disebut. Penjelasan ini tentu baik bagi masyarakat, untuk mengetahui duduk masalahnya," kata Hatta seperti dikutip dari akun twitternya, Senin (25/5/2015)

"Tidak benar saya selaku Menko membuat kebijakan melarang ekspor mineral bauksit," tegas Hatta.

Hatta menjelaskan pelarangan ekspor tambang mentah termasuk bauksit dan kewajiban ekspor melalui proses pemurnian mineral melalui smelter adalah perintah UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Undang-undang tersebut harus dijalankan selambat-lambatnya 12 Januari 2014.

"Sebagai Menko, adalah kewajiban saya untuk memastikan bahwa UU tersebut dapat dijalankan. Adapun peraturan teknisnya menjadi wewenang Kementerian ESDM," jelas Hatta.

Ia menjelaskan lahirnya UU tersebut, terutama pelarangan ekspor bahan mentah mendapat dukungan positif, dan sekaligus mengakhiri era Indonesia hanya menjual bahan mentah. Hatta mengakui banyak mendapat tekanan dari pihak asing agar Indonesia tidak memberlakukan UU Minerba, namun pemerintah waktu itu tetap konsisten menjalankan UU Minerba.

"Perihal tuduhan lain Faisal terkait keikutsertaan saya di Pilpres, saya jelaskan bahwa itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pemberlakuan UU ini," tegas Hatta.

Hatta juga keberatan bila dirinya dikait-kaitkan dengan perusahaan smelter bauksit asing Russal dari Rusia. Ia menegaskan tidak bisa didikte oleh asing.

"Saya secara pribadi merasa bersyukur bahwa kita bisa mengkonservasi, menata sumber daya mineral kita, tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Saya yakin putra-putri kita mampu mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah," katanya.

"Dan itulah salah satu prasyarat untuk kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang maju, bangsa yang tidak tergantung bangsa lain," tutup Hatta.

Sebelumnya seperti dikutip dariCNN Indonesia,Senin (25/5/2015) Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, menyebutkan kebijakan di sektor tambang mineral itu lebih menguntungkan investor asing.

"Ada persoalan di sektor tambang. Ini bukannya perusahaan asing dinasionalisasikan, tapi malah perusahaan nasional yang diasingkan. Sudah jelas kebijakan Hatta Rajasa (Menko Perekonomian saat itu) salah, tapi tidak dikoreksi oleh pemerintah," ujar Faisal dalam sebuah seminar di Hotel Menara Peninsula, Senin (25/5).

Pernyataan Faisal merujuk pada kebijakan larangan ekspor mineral mentah, termasuk bauksit, yang efektif berlaku sejak awal 2014. Selain itu, ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 itu juga mewajibkan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) membangun pabrik pemurnian (smelter).

Menurut Faisal, dengan dilarangnya ekspor bauksit dan diwajibkannya pembangunan smelter secara tak langsung mengundang asing untuk masuk menguasai. Pasalnya, penambang bauksit lokal tidak punya modal dan kemampuan untuk itu sehingga keterlibatan asing menjadi pilihan yang harus diambil.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015...Saya.Luluskan.
http://m.detik.com/finance/read/2015...i-soal-bauksit

Mantan kolega saling serang, klo untuk buka penyimpangan masa lalu lanjutkan