Merdeka.com - Pemprov DKI kembali menyegel 30 unit Rusun Marunda pada Minggu (24/5). Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga mereka berniat menjual rusun tersebut sehingga pemilik enggan mengganti domisili.

"Waktu kita minta ganti KTP alamat rusun di Marunda itu masih ada hampir 200 orang enggak mau. Kalau kita pikir secara logika sudah tinggal di suatu tempat ada petugas datang baik hati, kasih saya KTP alamat sama dengan domisili harusnya saya senang kan. Nah kenapa ini enggak mau, dia niat mau jual," tegas Ahok di kantornya, Jakarta, Senin (25/5).

Lantas saja Ahok segera mengusir mereka. Apalagi warga yang menolak mengganti KTP tersebut jumlahnya semakin banyak.

"Banyak sekali dari mereka yang enggak mau buat ini. Dia mau tipu KTP, tipu kartu bank DKI, tipu surat perjanjian, agak susah. Penghuni langsung usir," tuturnya.

Bukan hanya soal pergantian KTP, Ahok juga kerap kali menghadapi penghuni nakal yang akhirnya dia usir juga. Salah satunya penghuni nakal pengguna narkoba di Rusun Pinus Elok.

"Ada juga kemarin ketemu ada kasus menantunya narkoba. Makanya kita tawarin, kalau kamu enggak bis usir menantu kamu, kamu kami usir," cerita Ahok.

Sebelumnya puluhan petugas gabungan Satpol PP, TNI, Kepolisian dan Dinas Perumahan, Gedung dan Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pernah juga menyegel dan mengembok ratusan Unit Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Marunda Cluster B, Cilincing, Jakarta Utara pada Oktober 2014 lalu.

Penertiban tersebut dilakukan akibat para penghuni Rusunawa di blok tersebut tidak mampu menunjukkan surat perjanjian (SP) kontrak sewa rusunawa sesuai identitasnya.

Sumber

Ini baru namanye tegas :
rusun buat nyang ngebutuhin kl nyang mau ngobyek rusun mending nyemplung aje ke comberan