REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum
Gerakan Perempuan ICMI Welya Safitri
menyambut baik ide Tentara Nasional Indonesia
(TNI) wanita memakai jilbab. Pasalnya, tidak ada
aturan yang melarang atau tidak memperbolehkan
TNI wanita memakai jilbab.
"Jilbab tidak bertentangan dengan Undang-
Undang (UU) dan Hak Asasi Manusia (HAM),”
ujar Welya, Senin (25/5).
Memakai jilbab itu tidak melanggar HAM dan UU
di Indonesia, jadi Welya mendukung jika prajurit
TNI wanita memutuskan untuk mengenakan jilbab
saat bertugas sebagai ciri keimanan mereka.
Menurut dia, saat bekerja di lapangan maupun di
kantor memang sudah sewajarnya seorang
wanita muslimah memakai jilbab.
Welya mengapresiasi sekali ucapan Panglima TNI
Jenderal Moeldoko yang memperbolehkan wanita
TNI mengenakan jilbab selama bertugas.
Di negara lain, mungkin membutuhkan perjuangan
bagi wanita yang ingin menjalankan ajaran
agamanya, namun di Indonesia sama sekali tidak
ada larangan ke arah itu, bahkan panglima TNI
sendiri yang langsung membolehkannya.
“Tanpa perlu memperjuangkan, Panglima TNI
sendiri yang langsung membolehkannya,” ujar
Welya kagum dengan apa yang dilakukan oleh
Panglima TNI tersebut.
Sebagai negara dengan penduduk mayoritas
Islam, ujarnya, sangat baik sekali dengan tidak
adanya larangan apapun untuk umat Islam baik
dalam berdakwah, menggunakan cadar, atau
sebatas berjilbab untuk menutup aurat mereka.
Sebelumnya polisi wanita (polwan) sudah lebih
dulu mengenakan jilbab saat bertugas di
lapangan, kini TNI wanita juga mulai
menggunakan jilbab. Akan tetapi, Welya berharap
ini bukan hanya menjadi tren sesaat, justru ini
membuka pintu bagi yang lain untuk mulai
menggunakan jilbab.
“Orang memakai jilbab, artinya dia benar-benar
sudah berhijrah,” ujar Welya.

sumur

artikel terkait