JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, SBY telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Dahlan Iskan, untuk membenah Pertamina. "Dahlan mendapat perintah dari SBY untuk melakukan pembenahan Pertamina, juga memintanya melihat kemungkinan agar Pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara," kata Rachland di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Menurut Rachland, wacana pembubaran Petral dimunculkan Dahlan ketika menjalankan perintah SBY tersebut. Namun, Dahlan tak kunjung merealisasikannya hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan, kata Rachland, Dahlan tidak melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu.

"Dalam rangka pembentukan kebijakan, ia (Dahlan) juga tidak pernah menyampaikan proposal resmi kepada Presiden untuk membubarkan Petral," kata Rachland.

Karena itu, kata Rachlan, SBY dalam klarifikasinya di media sosial mengaku tidak tahu adanya usulan pembubaran Petral dari Dahlan. Bahkan, Dahlan saat itu justru mendukung langkah Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang memilih membenahi Petral daripada membubarkannya. "Mereka menyampaikan argumen yang sama, yakni Petral kini seratus persen dimiliki Pertamina dan langkah yang lebih mendesak adalah mereformasi Pertamina daripada membubarkan Petral," kata dia.

Menurut Rachland, Sudirman pernah menyatakan bahwa Petral merupakan suatu industri strategis bagi Indonesia. Namun, sikap Sudirman berubah setelah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi melawan pernyataan tersebut. Rachlan menuding Sudirman melakukan cuci tangan atas Petral yang juga tak dibubarkan pada era presiden sebelumnya.

"Bila Sudirman bermaksud cuci tangan dan melemparkan kesalahan, ia harus bukan hanya menuding SBY. Namun sekurang-kurangnya juga menyalahkan Megawati," kata dia.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor Presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.