FTTH Conference and Exhibition 2015 Asia Pacific di hari kedua diisi berbagai pemaparan, pembahasan dan isu-isu penting oleh pembicara dari berbagai perusahaan. Salah satu hal diangkat menyoal permasalahan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur FTTH (Fiber To The Home) oleh pembicara dari berbagai perusahaan.

Arief Mustain VP Infrastructure Service and Governance PT Telekomunikasi Indonesia ikut ambil bagian dengan mengangkat isu penting mengenai tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur FTTH, semua ia rangkum dalam presentasi singkat bertajuk “Key Challenges Faced When Deloying FTTH,” di Hotel Shangri-La, Jakarta, (21/5/2015).

Ia menjelaskan, statistik jumlah populasi orang Indonesia yang tinggal di kota hanya berjumlah 40-50 persen dari total penduduk dan sisanya tersebar di kawasan rural. Bisa dibayangkan besarnya potensi di masa depan, namun, hal itu sekaligus menjadi tantangan bagi para operator untuk menjangkau masyarakat di daerah tersebut.

Lebih jauh ia menjelaskan mengapa banyak operator lebih memilih mengembangkan bisnisnya di kawasan urban yang bisnis maupun target audience lebih jelas ketimbang harus membangun infrastruktur FTTH di kawasan rural. Regulasi dan strategi investasi ternyata menjadi landasan perusahaan melakukan hal tersebut, karena itulah peran pemerintah dalam hal ini begitu penting.

“Pemerintah bertanggung jawab mendefinisikan koneksi broadband sebagai salah satu kepentingan nasional,” ujar Arief. Hanya pemerintah yang bisa meyakinkan dan menjelaskan bahwa masa depan negara amat tergantung pada akses teknologi, terutama internet cepat untuk mengakses informasi dengan lebih baik.

Meskipun studi telah mengaitkan koneksi broadband berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun, tidak ada bukti konklusif bahwa dengan menyebarkan teknologi terbaru ke setiap sudut negeri adalah hal darurat.

“FTTH bukan hanya tentang kecepatan dan melakukan hal yang sama lebih cepat. FTTH memungkinkan meningkatkan berbagai layanan dan aplikasi dan tentu akan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Contohnya dalam dunia kesehatan, ekonomi serta menuju masyarakat yang lebih cerdas,” lanjut Arief.

Di Indonesia, peran pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keunggulan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur internet super cepat di seluruh wilayah indonesia mulai menemukan titik cerah setelah diresmikannya pembangunan infrastruktur sistem jaringan backbone (tulang punggung) broadband Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) oleh Presiden RI Joko Widodo pada 10 Mei lalu.

Jaringan ini menggunakan teknologi fiber optik sepanjang 8.772 km menghubungkan kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua. Tersedianya SMPCS maka dipastikan layanan IndiHome bisa dinikmati secara lebih luas dengan kualitas lebih baik di Kawasan Timur Indonesia.

Selain koneksi internet kecepatan tinggi, berbagai komponen layanan IndiHome di desain untuk memberikan manfaat lebih kepada pelanggan, seperti gratis telepon lokal dan interlokal selama 1000 menit per bulan, akses internet kecepatan tinggi sampai dengan 100 Mbps, TV interaktif dengan 99 channel favorit, gratis streaming musik (Melon) dan berbagai add-on atau layanan tambahan yang bisa dipilih oleh pelanggan sesuai kebutuhan.

Saat ini jumlah pelanggan IndiHome berjumlah 350.000 sejak diluncurkan pada pertengahan Januari 2015. Layanan IndiHome telah tersebar di 160 kota di seluruh Indonesia, Surabaya dan Jabodetabek menjadi wilayah tertinggi pengguna layanan ini. Telkom optimis menargetkan total tiga juta pelanggan tahun ini, termasuk migrasi pelanggan dari teknologi kabel tembaga.


SUMBER