Ironi terbesar bangsa ini ialah ketika sumber agraria yang sangat melimpah yang dimiliki tak kunjung mampu menghadirkan kedaulatan pangan bagi jutaan rakyat. Bahan pangan ada dan diproduksi sekitar 46% rakyat yang jadi petani, tapi ia selalu dikuasai tangan-tangan jahat para pemburu rente.

Tengoklah saban menjelang hari besar keagamaan, harga pangan selalu membubung hingga tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Rakyat melihat ada bahan pangan di depan mata, tapi tak kuasa membelinya. Situasi seperti itu pula yang tengah dihadapi masyarakat kita dalam tiga pekan terakhir ini. Harga sejumlah bahan pangan, seperti beras, telur, daging, dan cabai, terus naik serta belum bisa sepenuhnya dikendalikan.

Kejadiannya pun persis beberapa pekan menjelang Ramadan tiba. Pemerintah memang terus berusaha memenangi pertempuran melawan pemburu rente pangan, tetapi harus diakui hingga kini jejak kemenangan masih jauh. Para pemain sektor pangan masih leluasa memainkan stok, distribusi, bahkan mengutak-atik harga.

Ancaman sanksi, bahkan denda hingga Rp50 miliar bagi penimbun pangan yang menyulut naiknya harga, memang terus digaungkan. Namun, gertakan itu tidak juga membuat para mafia pangan ciut nyali. Harga pangan terkerek, kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, akibat adanya hambatan distribusi yang dipicu waktu penyimpanan pangan di tingkat pedagang.

Itu menandakan pedagang masih menjadi faktor utama penentu harga. Kondisi seperti itu jelas tidak sehat bagi sektor pangan yang ber hubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Di negara mana pun di kolong langit ini, segala hal ihwal yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti tak boleh luput dari pengawasan negara. Tangan negara harus hadir, bekerja, dan memastikan hal ihwal menyangkut hajat hidup itu berjalan mulus.

Karena itu, tidak ada cara lain bagi pemerintah selain enyelamatan agar daya beli bergerak cepat melakukan penyelamatan agar daya beli rakyat tidak terus tergerus oleh lonjakan harga komoditas utama. Rencana Menteri Perdagangan untuk memperpendek waktu penyimpanan pangan di tingkat pedagang dari semula tiga bulan menjadi kurang dari waktu itu harus didukung semua elemen pemerintahan.

Tegakkan aturan dan sanksi sebagaimana telah diamanatkan di dalam undang-undang untuk menunjukkan tangan negara memang kuasa menjerat para mafia. Pada saat yang bersamaan, segera terbitkan peraturan presiden yang berisi beleid tentang pengendalian harga pangan sebagai patokan referensi harga.

Perpres harus menjadi panduan bagi pemangku kepentingan di sektor pangan agar harga tidak selalu dimainkan.Beri hukuman berat kepada para pemburu rente karena aksi yang mereka lakukan tidak kalah jahat jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba.

Lakukan pula langkah all-out membenahi jalur distribusi bahan pangan dengan memanfaatkan seluruh moda yang ada, baik darat, laut, maupun udara. Jangan melulu menggantungkan jalur distribusi yang sudah ada lewat darat.

Dengan langkah serempak tersebut, tangan negara akan makin kukuh dan lambat laun para penjahat pangan akan terjerat. Kalau di sektor energi, khususnya migas, kuasa negara mulai tampak, mestinya hal serupa juga bisa dilakukan di sektor pangan.