Belum setahun Presiden Joko Widodo berkuasa sudah banyak gebrakan dibuat. Jokowi membuat gebrakan di bidang infrastruktur, perekonomian, juga penegakan hukum.

Jokowi memang terus menggelorakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jokowi membangun puluhan waduk, ratusan km jalan tol dan rel kereta api di sejumlah wilayah.

Belakangan Jokowi juga membuat terobosan dalam bidang penegakan hukum yakni menunjuk 9 orang perempuan menjadi pansel KPK. Gebrakan Jokowi banyak diapresiasi kalangan DPR, meski demikian tentu kritik yang bersifat membangun tak boleh diabaikan.

Berikut 7 gebrakan Presiden Jokowi:


Mega Proyek Listrik 35.000 MW



Pemerintahan Jokowi akan meluncurkan dimulainya sebagian pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Pada Sabtu,2 Mei 2015 dilakukan groundbreaking proyek listrik 2.000 MW di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 untuk tahap awal berbagai macam jenis, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang paling besar. Namun pemerintah juga akan mendorong pembangunan pembangkit listrik baru terbarukan.

Kegiatan peluncuran proyek pembangkit listrik 35.000 MW dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta yang merupakan tempat pembangkit listrik tenaga angin.

Di Samas terdapat pembangkit listrik tenaga angin cukup besar 150 MW. Lokasi ini dipilih karena sebagai komitmen pemerintah membangun pembangkit listrik baru dan terbarukan dalam proyek listrik 35.000 dalam 5 tahun, yang mencakup 15.000 MW oleh swasta dan 10.000 MW oleh PLN.


Satu Juta Rumah untuk Rakyat



Rabu (29/4/2015) Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking program pembangunan dua tower Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk pekerja/buruh di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini merupakan dalam rangkaian hari Buruh Nasional pada 1 Mei 2015. Kegiatan ini juga bagian dari program pembangunan 1 Juta Rumah untuk Rakyat yang dimotori Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada tahap pertama ini dibangun 103.135 rumah, dari total 331.693 rumah yang akan menggunakan anggaran pemerintah.

Adapun lokasi pembangunan tersebar di 9 daerah, yakni Nias Utara (Sumatera Utara), Kota Pelembang (Sumatera Selatan), Jakarta Barat (DKI Jakarta), Tangerang (Banten), Cirebon (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), Kota Waringin Timur (Kalimantan Tengah), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan).

Pencanangan dipusatkan di kawasan industri di Ungaran, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini juga hampir bersamaan dengan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2015. Kegiatan ini dilaksanakan serempak di 8 provinsi oleh Gubernur didampingi Bupati/Walikota yang lokasinya terpilih mewakili pembangunan perumahan di wilayahnya.

Pada saat groundbreaking juga diluncurkan program pendukung 1 juta rumah, antara lain:

1. Kegiatan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan 2 (dua) Tower Rumah Susun Sewa untuk pekerja/buruh di Kabupaten Semarang dengan kapasitas 184 unit rusun.

2. Peluncuran kebijakan pembiayaan perumahan yaitu penurunan suku bunga KPR-FLPP dari 7,25% menjadi 5% dengan masa kredit sampai dengan 20 tahun bagi MBR

3. Pemberian Bantuan Uang Muka sebesar Rp 4 juta kepada MBR yang akan membeli rumah pertamanya melalui KPR-FLPP.

4. Penurunan pembayaran uang muka oleh MBR kepada Bank Pelaksana dari 5% menjadi 1% untuk KPR FLPP Rumah Susun.

5. Penyerahan secara simbolik Surat Persetujuan Kredit kepada MBR oleh Bank BTN.

6. Penandatanganan MoU antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang Percepatan 7. Penyediaan Rumah Umum Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah.

8. Penandatanganan MoU antara BPJS-T dengan Gubernur Jawa Tengah, tentang pembangun rumah susun sewa oleh BPJS-T untuk pekerja/buruh di Jawa Tengah.

9. Pembiayaan Program 1 Juta Rumah terdiri dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 8,1 triliun, BPJS Ketenagakerjaan Rp 48,5 triliun, Bapertarum-PNS Rp 3,1 triliun, PT Taspen Rp 2 triliun, Perum Perumnas Rp 1 triliun dan FLPP Rp 5,1 triliun.


Tol Trans Sumatera



Jokowi mulai membangun Tol Trans Sumatera pada Kamis (30/4/2015), yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Untuk tahap awal, dimulai pembangunan Tol Trans Sumatera dari ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 km. Tol ini akan terhubung dengan transportasi laut 'tol laut' di Selat Sunda hingga ke Merak, Banten.

"Jalan tol Trans Sumatera hari Kamis akan groundbreaking (pemancangan tiang pertama), Lampung ke atas sampai ke Aceh dan kita harap jembatan, konektivitas antar provinsi. Pulau-pulau lain juga akan dimulai," jelas Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada tiga titik kegiatan groundbreaking tol senilai Rp 40 triliun ini yaitu di Bakauheni, Terbanggi dan Palembang.

Konsorsium proyek ini sudah terbentuk yaitu Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga. Saat ini, soal pembebasan lahan sudah ada Surat Penetapan Pembangunan Lokasi Proyek (SP2LP) untuk Bakauheni-Terbanggi Besar.

Rencananya, proses pembangunan akan dimulai dari sisi Merak, Cilegon, Banten khususnya untuk pembangunan ruas tol baru dari pintu tol Merak sampai dengan pelabuhan dengan 4 lajur.

Untuk ruas ini akan menggunakan dana APBN dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, total panjangnya jalan tambahan 3 km yang akan menyambung dengan Tol Tangerang-Merak 72 Km.

Total jalan tol Trans-Sumatera memiliki panjang sekitar 2.600 km. Awalnya ada empat ruas yang didahulukan itu, Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Medan-Binjai (16 km).

Namun dalam perkembangannya prioritas pembangunan di arahkan ke Tol Bakauheni hingga Tanjung Api Api sepanjang 434 km membutuhkan investasi Rp 50 triliun lebih. Hal ini untuk mendukung 'tol laut'.


Tol Trans Jawa



Proyek ruas Tol Solo (Jawa Tengah)-Kertosono (Jawa Timur) sepanjang 176,7 km yang akan di-groundbreaking mulai 30 April 2015 silam oleh Presiden Jokowi. Bila sudah rampung, ruas tol terpanjang di Tol Trans Jawa akan menghubungkan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

"Bisa tersambung semua di 2018. Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto Surabaya, Surabaya-Gempol. Nanti terhubung semua‎," kata Kepala Hubungan Masyarakat PT Jasa Marga Wasta Gunadi kepada detikcom, Kamis (30/4/2015).

Saat ini, ruas tol Semarang-Solo tahap I yakni Semarang-Bawen telah beroperasi. "Sisanya yang Bawen-Solo sedang persiapan untuk lelang kontraktor. Pertengahan tahun lah akan kita lakukan," kata Wasta.

Sementara itu, yang sekarang akan dipercepat pembangunannya adalah ruas Solo-Kertosono yang terbagi dua paket pengerjaan menjadi Solo-Ngawi sepanjang 90,1 km dan Ngawi-Kertosono sepanjang 86,6 km‎.

"Solo-Kertosono ini yang akan di-groundbreaking oleh Pak Jokowi hari ini. Sebenarnya untuk yang Solo-Ngawi sudah di-groundbreaking tahun 2013 oleh investor lama. Kemudian sekarang sudah diakuisisi Jasa Marga patungan dengan Waskita. Ini akan jadi momentum percepatan," ujarnya.

Ruas berikutnya adalah ruas jalan tol Kertosono-Mojokerto sepanjang 40,5 km yang dibangun dan operatornya oleh PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) yang dimiliki oleh grup usaha Astra. Saat ini tahap I dari total 4 seksi telah beroperasi. Sedangkan sisanya, tahap II, III dan IV terus berlanjut positif.

Selanjutnya adala‎h tol Mojokerto-Surabaya sepanjang 36,27 km. Pada ruas ini, seksi pengerjaan IA sudah selesai dan sudah beroperasi dengan ruas Waru-Sepanjang.

"Nanti akan ada peresmian operasi untuk seksi IV yaitu Mojokerto-Krian sekitar bulan Agustus," tuturnya.

‎Selanjutnya, kata dia, adalah ruas Surabaya-Gempol sepanjang 37 Km yang sudah beroperasi. "Jadi semua terhubung jalan tol," tegasnya.


5.000 Km Jaringan Rel Kereta



Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia bakal punya total 5.000 Km rel kereta dalam 5 tahun. Proyek ini untuk menyambungkan rel yang sudah ada sejak zaman Belanda sepanjang 985 km.

Proyek-proyek tersebut di luar dari proyek rel kereta perkotaan yang digarap BUMN atau swasta seperti Light Rail Transit (LRT) dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Jonan mengatakan pembangunan rel kereta mencakup di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Misalnya di Sumatera akan membentang dari Palembang-Sumatera Utara dan Sumatera Utara-Aceh. Sementara itu, di Kalimantan dari Pontianak-Balikpapan.

Sulawesi akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare hingga ke Manado. Sedangkan di Papua dari Sorong-Manokwari.

"Jadi total dalam 5 tahun ini total panjangnya akan 5.000 km lebih sedikit lah. Kami makanya membangunnya itu menyambung rel itu. Untuk perkeretaapian yang komersial itu diserahkan ke pemda, dan swasta atau BUMN. Kami hanya sebagai regulator," katanya di acara Indonesia Transportation Forum di Gedung 88, Jumat (8/5/2015)

Menurut Jonan proyek kereta komersial seperti LRT di Jakarta tak masalah dibangun asalkan tak memakai dana APBN. LRT rencananya akan dibangun dari Bekasi-Cibubur Jakarta oleh BUMN Adhi Karya.

"Bangun light rail itu mungkin Rp 15 triliun. Saya bilang oke, non APBN saja. Kenapa kalau Rp 15 triliun," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan rel kereta yang dibangun pemerintah memang fokus pada luar Jawa. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di luar Jawa.

"Kalau di Jakarta yang dibangun, itu nanti saudara kita yang tinggal di Kalimantan pasti ribut," katanya.


Program 49 Bendungan dalam 5 Tahun



Presiden Joko Widodo ingin kualitas pertanian Indonesia meningkat. Salah satunya caranya dengan membangun puluhan bendungan dalam lima tahun ke depan.

"Kami ingin selama lima tahun bangun 30 bendungan. Tapi baru setengah (gubernur yang bicara), semuanya ingin bendungan. Sehingga sekarang akhirnya kita putuskan jadi 49 bendungan," ucap Jokowi, Senin (24/11/2014).

Hal ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela bertemu dengan para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Jokowi, para gubernur yang hadir menyambut baik rencana pembangunan bendungan itu. Bahkan Jokowi baru meminta pendapat setengah peserta, semua yang hadir sudah menyetujui rencana itu.

Di pertemuan itu Jokowi juga melakukan sikronisasi antara program pusat dengan keinginan daerah. Menurutnya pertemuan semacam ini akan rutin dilakukan, bisa bulanan atau mingguan.

"Supaya bisa saling sinkron antara program pusat dan juga keinginanan dari daerah dan bisa nyambung," ujar Jokowi.

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi mempercepat sejumlah proyek pembangunan infrastruktur terutama yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pertanian. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan bendungan yang masuk dalam program Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (Pera-PU)


Tunjuk 9 Perempuan Jadi Pansel KPK



Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama anggota Pansel KPK. Semuanya adalah perempuan dari latar belakang yang beragam. Jokowi punya alasan khusus terkait hal ini.

"Jadi kalau ketemunya semuanya perempuan ya kemudian pertanyaannya sama saja kalau ketemunya laki-laki semua," seloroh Mensesneg Pratikno usai mengantar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jaktim, Kamis (21/5/2015). Pratikno dan staf komunikasi Teten Masduki mendampingi Jokowi di Halim dalam pengumuman Pansel KPK.

Pratikno mengatakan‎ banyak pihak yang sudah memberikan masukan, hingga terkumpul 40-an nama. Kemudian Jokowi membaca satu persatu profil mereka.

"Kemudian panjang sekali prosesnya dalam dua minggu terakhir akhirnya memutuskan nama-nama tersebut," imbuhnya.

Menurut Pratikno, Jokowi berharap Pansel KPK memilih orang yang dapat membentuk institusi KPK yang berwibawa. Sejauh ini belum para anggota Pansel KPK itu belum bertemu dengan Jokowi.

"Belum (ketemu langsung dengan presiden), cuma ditanya kesediaannya saja. Abis ini presiden langsung akan mengundang pansel itu untuk menegaskan semangat presiden dalam pembentukan KPK kedepan," tuturnya.

Berikut 9 perempuan dan profilnya yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pansel Pimpinan KPK:
Pertama, Destry Damayanti, M.Sc. Perempuan ini adalah ahli ekonomi, keuangan dan moneter. Destry juga saat ini menjabat sebagai Chief Executive Director. Destry didaulat Jokowi sebagai Ketua Pansel yang merangkap anggota.

Kedua, Dr Enny Nurbaningsih, SH. Perempuan ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Beliau juga merupakan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ditugaskan menjadi Wakil Ketua sekaligus merangkap anggota Pansel KPK.

Ketiga, Prof. Dr. Harkristuti Haskrisnowo, SH, LLM. Beliau adalah pakar hukum pidana dan HAM. Prof ini juga merupakan Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham. Harkristuti didapuk sebagai anggota Pansel KPK.

Keempat, Ir. Betti S Alisjabana, MBA. Perempuan ini adalah ahli IT dan manajemen. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur IBM pada tahun 2000. Betti bertugas sebagai anggota Pansel KPK

Kelima, Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, yang berlatar belakang pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang. Perempuan bergelar Doktor ini juga bertugas sebagai dosen hukum pidana di Universitas Trisakti. Yenti didaulat Jokowi sebagai anggota Pansel KPK.

Keenam, Supra Wimbarti, M.SC, Ph.D. Perempuan ini merupakan ahli psikologi SDM dan pendidikan. Dia juga merupakan Dekan Fakultas Psikologi UGM. Supra bertugas sebagai anggota Pansel KPK.

Ketujuh, Natalia Subagyo, M.Sc. Perempuan ini seorang ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota Tim 9 PSSI. Natalia didaulat sebagai anggota Pansel KPK.

Kedelapan, Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM. Beliau adalah ahli hukum. Dia juga menjabat sebagai Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas. Jokowi menempatkan Diani sebagai anggota Pansel KPK.

Kesembilan, Meuthia Ganie Rochman, Ph.D. Perempuan ini adalah ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, yang merupakan dosen Fisip Universitas Indonesia. Jokowi menugaskan Meuthia sebagai anggota Pansel KPK.

"Saya berharap Panitia Seleksi KPK segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya diserahkan pada Presiden," harap Jokowi.


SUMBER