RMOL. Buruknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK membuat kalangan aktivis mahasiswa kecewa. Mereka mengajak elemen mahasiwa di Tanah Air untuk turun ke jalan pada momentun Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menyatakan, Gerakan 20 Mei bukanlah gerakan tung­gal, melainkan suatu gerakan yang dirancang berkelanju­tan, dan puncak adalah pada November nanti. Menurutnya, aksi ini untuk mengkritisi ke­bijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

"Gerakan ini tidaklah ter­fokus pada kuantitas massa, tapi lebih pada kualitas gerakan yang diharapkan akan mampu menggerakkan mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta dalam pergerakan tersebut," katanya di Jakarta, kemarin.

Faizal menjanjikan, Gerakan 20 Mei akan memberikan keju­tan bagi publik. Apalagi gerakan ini bukanlah gerakan demonstrasi biasa. "Nanti akan ada ke­jutan-kejutan. Indikasi-indikasi itu akan membuat semua orang terhentak," ungkapnya.

Walaupun massa yang ikut serta tidaklah banyak, dia meya­kini bahwa gerakan tersebut akan mampu memicu maha­siswa-mahasiswa lainnya untuk turut serta. Sebagaimana yang terjadi waktu jatuhnya bekas Presiden Soeharto yang juga berawal dari demonstrasi kecil yang kemudian membesar.

Dia juga mengecam, maha­siswa yang tidak ikut serta dalam gerakan ini adalah mahasiswa pecundang. Karena itu dia mengajak mahasiswa dari semua elemen untuk menjadikan 20 Mei nanti sebagai momentum persaudaraan nasional. "Tanggal 20 adalah momentum kembali untuk persaudaraan anak bangsa. Momentum ini tidak dua kali, datang dengan nurani dan kesa­daran intelektual untuk menga­takan tidak terhadap rezim pem­bohong. Itu momentum kalian. Jadilah calon-calon pemimpin besar. Jangan menjadi pecun­dang, jadi penonton. Jadilah pelaku perubahan," tandasnya.

Ketua Departemen Pembangunan Karakter Bangsa Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mohammad Nasih, juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk melakukan gerakan aksi berdemonstrasi menanggapi situasi nasional yang makin buruk.

"Mahasiswa Indonesia bersatulah! Turunlah ke jalan pada 20 Mei. Bela rakyatmu. Jangan bi­arkan mereka ditindas pemimpin mereka sendiri," tekannya.

Menurutnya, tanggal 20 Mei merupakan momentum gerakan reformasi. "Momentum itu harus dimanfaatkan untuk menggerak­kan kembali perbaikan dalam tatanan kenegaraan yang rusak berat sekarang ini," paparnya.

Ditambahkannya, seruan aksi tersebut berusaha membidik isu situasi nasional yang semakin buruk. "Isu besarnya adalah situasi nasional yang makin buruk. Pemerintahan yang lemah dan menambah perso­alan. Ganti pemimpin nasional yang kuat dan bisa menggunaan kewibawaan untuk membangun negara," tuturnya.

Dia juga melihat, saat ini di­namika kehidupan mahasiswa statis. Bahkan dia mengatakan kampus ibarat kandang ayam potong.

"Saat ini, banyak kampus menjadi ibarat kandang ayam potong. Tidak ada dinamika ma­hasiswa. Malas diskusi, malas aksi. Yang penting, jika sudah kuliah empat tahun, mahasiswa harus diwisuda. Persis seperti ayam potong yang jika sudah 60 hari, harus dipotong, baik kakinya lurus maupun pengkor," sebutnya.

Dia menegaskan, mahasiswa adalah inti gerakan. "Jika ma­hasiswa bergerak, yang lain mungkin akan ikut bergerak. Jika mahasiswa melempem, maka pasti yang lain akan lebih parah. Karena itu, yang harus digerakkan dulu adalah maha­siswa," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, aksi demonstrasi yang akan digelar mahasiswa pada 20 Mei nanti adalah bentuk kontribusi para mahasiswa dalam mengoreksi enam bulan perjalanan pemerintahan Jokowi-JK.

"Pemuda sekarang mengerti cara-cara memberikan kontri­busi besar kepada bangsanya, dan salah satu caranya dengan aksi untuk koreksi pemerintah," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat lalu.

Dia meminta para mahasiswa untuk bisa menyampaikan aspi­rasinya secara tertib tanpa ada insiden apa pun yang berujung pada anarkisme.

"Pastinya aksi protes ini sudah dipikirkan dengan panjang. Dan Kapolda juga sudah memberikan informasi ini, semoga aksi nanti bisa berjalan tertib," katanya. ***

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyiagakan ribuan personelnya untuk menjamin keamanan Jakarta pada Hari Kebangkitan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 20 Mei.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menyatakan total 7.610 aparat keamanan dikerahkan untuk menjamin ketertiban dan keamanan Ibu Kota. "Itu personel gabungan dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI," katanya di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 19 Mei 2015.

Rencananya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional besok akan diwarnai unjuk rasa dari berbagai kelompok mahasiswa. Berdasarkan laporan yang diterima Polda Metro Jaya, sebanyak 107 elemen mahasiswa bakal menggelar unjuk rasa besok. "Karena itu, Polri wajib mengamankan unjuk rasa agar ketertiban bisa tetap terjaga," katanya.

Unggung mengatakan Polda akan mengerahkan 3.250 personelnya. Sedangkan kepolisian resor mengerahkan 2.200 polisi. Dari unsur TNI ada 300 personel, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja mengirim 230 personel. "Selain itu, Mabes Polri mengerahkan personel tambahan sebanyak 1.500 orang," katanya.

Ihwal peserta unjuk rasa, Unggung mengatakan sekitar 2.000 orang dari ratusan kelompok massa akan turun ke jalan esok hari. Menurut Unggung, demonstrasi sudah dilakukan sejak 18 Mei lalu dan direncanakan berakhir pada 21 Mei mendatang. Namun acara puncak unjuk rasa bakal dilangsungkan pada Hari Kebangkitan Nasional.

"Hari ini ada yang demo juga di Cikini, dan kalau tanggal 21 itu di kawasan kampus, seperti di Ciputat dan Depok," kata Unggung. Dia mengingatkan peserta unjuk rasa agar tidak berbuat rusuh. "Karena kami juga sudah menyampaikan langsung hal itu kepada perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia," katanya.

Unjuk rasa esok hari bakal dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara, dan Kompleks Parlemen, Senayan. Polisi sudah menyiapkan rute pengalihan arus untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. "Termasuk sistem buka-tutup yang mungkin diterapkan," ujar Unggung.

Merdeka.com - Gerakan mahasiswa dan aktivis yang mengagendakan penggulingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei gembos di tengah jalan. Hal itu terlihat tak ada niat kuat dari mahasiswa untuk turun ke jalan memperjuangkan tuntutannya tersebut.

Pantauan merdeka.com, Rabu (20/5), hanya sekitar 20 mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Lampung dan Politeknik Negeri Jakarta ini melakukan orasi sekitar satu jam kemudian membubarkan diri pada pukul 11.00 WIB.

"Kami tidak demonstrasi tapi hanya memberikan informasi kepada media jika tanggal 21 Mei akan turun ke jalan lagi," kata salah satu mahasiswa.

Sebelumnya santer beredar ajakan gerakan massa tanggal 20 Mei. Para aktivis mengklaim bakal terjadi gelombang aksi mahasiswa besar-besaran di Ibu Kota. Mereka membawa tuntutan untuk mencabut mandat rakyat dari Presiden Jokowi. Namun rupanya seruan ini sepi peminat dan hanya galak di media sosial saja.

Merdeka.com - Isu demo besar-besaran mahasiswa yang akan menggulingkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei nanti dinilai tak akan berpengaruh para pemerintahan. Sebab, demo besok diyakini sangat jauh berbeda dengan gerakan mahasiswa pada Mei tahun 1998 yang lalu.

"Gerakan 20 Mei besok saya yakin tak mampu menjatuhkan Jokowi. Menggoyahkan saja tak bisa. Paling ya Jokowi santai-santai saja. Aman-aman saja," ujar Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam diskusi di Gedung Joang 45, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Menurut dia, prasyarat terjalinnya kekuatan untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan masih belum cukup untuk gerakan besok. Mei tahun ini tak memiliki kemiripan yang kuat dengan konteks sosial politik era '98. Kondisi ini yang membuat gerakan dari sebuah gerakan penggulingan menjadi tak matang.

"Kalau Mei 98 persyaratannya sudah cukup. Karena terlalu lamanya rezim Soeharto memerintah, kepemimpinan yang otoriter, adanya rakyat miskin, faktor krisis ekonomi moneter," tuturnya.

Mengingat di pemerintahan sebelumnya, gerakan menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kunjung berhasil. Padahal tingkat korupsi di masa 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat tersebut tergolong sangat tinggi.

Namun bagi Karyono, kritik yang disampaikan kepada pemerintahan memang harus selalu ada pada tiap lapis zaman. Kritik atas pemerintahan merupakan bagian untuk mengingatkan dan melakukan pengawasan.

"Kritik tehadap rezim atau pemerintahan itu menjadi keharusan. Karena tanpa kritik pemerintah bisa salah, kebablasan, mengabaikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Terhadap kekuasaan manapun otokritik itu keniscayaan," ujarnya.

Di sisi lain menurut Karyono, upaya untuk menggulingkan Jokowi pada 20 Mei tak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut karena masih barunya Jokowi menjabat sebagai presiden. Hingga membentuk persepsi masyarakat berupa pemakluman.

"Ada pemakluman dari masyarakat karena usia pemerintahan Jokowi masih seumur jagung," ungkapnya.