Tangerang – Kepala Seksi Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Kaonang mengatakan, berdasarkan UU Nomer 17 tahun 2013, pemerintah daerah bukan satu-satunya yang bertanggungjawab membina ormas. Melainkan, harus dilakukan pembinaan secara internal.

“Kita rutin pembinaan tapi ormas itu kan anggotanya ratusan, kalau kita undang semua pastinya ada kendala. Anggaran kita terbatas, maka setiap pembinaan tidak semua kita undang,” kata Kaonang, Senin (18/5).

Ia mengungkapkan, upaya yang juga harus dilakukan adalah mengkaryakan anggota ormas supaya dapat bekerja sesuai keahliannya. Pimpinan ormas bisa mengirimkan anggotanya ke Balai Latihan Kerja (BLK).

Terkait bisnis pengamanan yang kerap dijalankan oleh ormas, Kaonang mengungkkan, sebagai petugas pengamanan juga diperlukan untuk masuk kedalam perusahaan bidang pengamanan (security) agar tidak mengatasnamakan pribadi atau kelompok.

“Peningkatan wawasan kebangsaan juga rutin kita berikan. Kesbangpol juga sudah pernah memfasilitasi kedua ormas yang sering bentrok pada tahun 2013. Di situ ditandatangani kesepakatan apabila ada anggota yang melanggar untuk diberhentikan,” tuturnya.

Kemudian, bagi yang tersangkut perbuatan kriminal diproses secara hukum, selain itu Ormas diharapkan selalu mendukung program-program pemerintah.

Ia mengatakan, jangan sampai organisasi hanya menjadi korban perilaku individual. Ormas harus bertindak tegas anggotanya jangan sampai menodai korpsnya sendiri.

“Kita juga berupaya terus menempatkan petugas per zona untuk menjaga kondusivitas. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak keplisian maupun kodim setempat,” ujarnya.

Kedepan, lanjut Kaonang, hal-hal seperti ini harus diantisipasi sedini mungkin. Pembinaan terus dilakukan dan proses hukum tetap berjalan. Semua pihak diminta untuk mendukung dan mempercayakan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Sumber