JAKARTA--Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Yuddy
Chrisnandi menyampaikan hingga
pertengahan Mei 2015 penyerapan
anggaran pemerintah masih
lambat, tetapi bukan disebabkan
oleh masalah administrasi seperti
Peraturan Presiden tentang
perubahan Nomenklatur
Kementerian/Lembaga Negara.

"Ini bukan masalah administrasi.
Ini masalah psikologis, malas.
Banyak pejabat yang malas untuk
segera lakukan kegiatan-kegiatan
penyerapan anggaran," katanya di
Kompleks Istana Kepresidenan,
Jumat (15/5/2015).

Yuddy menjelaskan berdasarkan
Perpres No.165/2014 tentang
Nomenklatur, ada 13 kementerian
baru dan 21 kementrian lama
dalam Kabinet Kerja yang dibentuk
Presiden Joko Widodo dan Wapres
Jusuf Kalla. Perpres tersebut
mengamanatkan agar 13
kementerian baru membenahi
nomenklatur selambat-lambatnya 4
bulan setelah beleid tersebut
diterbitkan.

Menurut Yuddy, Perpres perubahan
nomenklatur 13 kementerian
selesai pada Januari 2015,
sedangkan perubahan Struktur
Organisasi Tata Kerja (STOK) pada
13 kementerian tersebut rampung
pada Maret 2015.

Sementara itu, 21 kementerian
yang tidak mengalami perubahan
nomenklatur, boleh melakukan
perubahan STOK atau tidak.

"Kalau sudah sesuai nawa cita,
kerjakan saja, toh ada kuasa
pengguna anggarannya, bisa
Sekjen, Dirjen, ada PPK, ada
satker," imbuhnya.

Yuddy menegaskan pejabat
kementerian tersebut punya
kewajiban untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan pemerintah.
"Nah masalahnya, pejabat itu
karena dengar ada Pansel, nunggu
pergantian, nunggu diganti atau
tidak," katanya.

Menurutnya, tidak ada alibi yang
bisa dituturkan pejabat-pejabat
kementerian dan lembaga yang
menunda penyerapan anggaran.

"Tidak ada kaitan penyerapan
anggaran dengan masalah
organisasi, enggak ada. Wong
pejabat ada, kalau pun diganti kan
ada pejabat yang pegang Keppres
ini, dia kerja dong!" tegasnya.