VIVA.co.id - Di hadapan tujuh ribu relawannya dari berbagai organisasi, Presiden Joko Widodo curhat soal kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pada November 2014, Presiden Jokowi membuat kebijakan kontroversi yakni menaikkan harga BBM. Walau akhirnya turun dan naik lagi, dan selanjutnya harga diserahkan ke mekanisme pasar, namun masalah ini sempat menjadi polemik. Apalagi, PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, selama 10 tahun menentang kebijakan menaikkan harga BBM di masa pemerintahan SBY.
"Saya tahu, banyak yang memaki-maki saya. Untuk awal-awal, tapi tidak yang hadir di sini, tidak ada, karena belum tahu arahnya mau ke mana. Saya siap tidak populer, saya siap dimaki-maki. Jangan dipikir Jokowi itu penakut, itu yang perlu dicatat," jelas Presiden Jokowi, di acara Jambore Komunitas Juang Jokowi, di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu 16 Mei 2015.
Dia mengatakan, selama ini rakyat Indonesia dimanjakan dengan subsidi BBM. Padahal, untuk anggaran subsidi saja mencapai Rp300 triliun.
Jokowi mengatakan, bertahun-tahun subsidi diberikan ke rakyat. Sehingga pada masa pemerintahannya, subsidi dipangkas. Dialihkan ke alokasi anggaran yang lebih produktif untuk masyarakat.
"Kita tidak sadar tiap hari gunakan BBM padahal BBM itu disubsidi dari APBN dan sebagian dari utang luar negeri," kata Jokowi.
Jokowi mengaku, tidak ingin bangsa Indonesia bersenang-senang dengan menggunakan utang luar negeri.
Diakui mantan Gubernur DKI Jakarta ini, banyak yang mencacinya. Bahkan, banyak yang harus berkorban kesenangan karena kebijakan itu.
"Memang sakit, perubahan itu biasanya pasti dimulai dengan hal-hal yang sakit,"katanya.
Dihadapan pendukungnya, Jokowi juga mengaku sudah siap tidak populer lagi. Walau, diakuinya kalau keputusan menaikkan harga BBM akan berimbas pada popularitas yang menurun.
"Itu risiko, tidak ada masalah buat saya," katanya.
