Waria : Sampai Titik Darah Penghabisan Dukung Jokowi
BPKP : 85% Pejabat Pemerintahan Jokowi Korupsi
Pemerintahan Jokowi Sangat Rentan untuk Dijatuhkan
Mahasiswa se-Solo Raya Pastikan untuk Jemput Paksa Jokowi kembali ke Solo
JOKOWI mengaku TIDAK SADAR saat bertemu adik BURONAN BANK BALI

Beri KPK Hak Imunitas

JAKARTA - Alumni lintas perguruan tinggi se-Indonesia hari ini, Rabu (14/5/2015), di gedung PGI Salemba Jakarta menggelar pernyataan sikap mendesak reformasi di tubuh kepolisian RI.

Acara yang dihadiri oleh Gus Sholah, Candra Motik, Romo Magnis, Benny Susatyo serta Jerry Sumampow ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang nantinya akan disampaikan ke Presiden.

Rekomendasi itu adalah:
1. Menghentikan seluruh upaya Kriminalisasi KPK.
2. Memberikan imunitas sementara terhadap pimpinan KPK.
3. Presiden memberikan amnesti kepada polisi yang melakukan tindakan KKN sampai dengan tahun 2010.
4. Khusus terhadap aparat penegak hukum yang masih aktif, akan diberlakukan kebijakan 'Illicit Enrichment' (Perolehan kekayaan secara tidak wajar).
5. Negara menyediakan anggaran yang memadai kehidupan layak bagi operasional polisi
6. Dilakukan perbaikan rekrutment pimpinan KPK.
7. Reformasi Polri dengan cara reposisi kedudukan polri dibawah kementrian, pemisahan fungsi penegakan hukum dan kamtibmas serta akuntabilitas proses rekrutmen dan promosi.
8. Memberikan dasar hukum pada petisi ini melalui PP.

"Ancaman korupsi merajalela, KPK diperlemah dan politik korupsi bebas melawan rakyat. Pemerintah hari ini juga tidak hanya lemah, tapi juga tidak kompeten pada masalah penegakan hukum. Maka itu, reformasi kepolisian harus segera mungkin." kata Romo Magnis Suseno yang hadir dalam pertemuan.

Selain Romo Magnis, Gus Sholah yang hadir pada kesempatan itu juga mengatakan hak imunitas bagi pimpinan KPK itu diperlukan.

"Penting bagi para pimpinan KPK untuk mendapatkan hak imunitas sementara selama menjabat agar kinerja mereka tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting menurut saya." ujar Gus Sholah.
SOURCE

Pemerintahan Jokowi Tidak Kompeten

Jakarta, CNN Indonesia -- Budayawan sekaligus rohaniwan Franz Magnis-Suseno mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak kompeten dalam menghadapi permasalahan bangsa.

Menurut tokoh yang kerap disapa Romo Magnis itu, ancaman terbesar di Indonesia adalah korupsi yang semakin merajalela. Sayangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah-olah sengaja diperlemah.

"Saya merasa sangat terpukul. KPK yang selama 12 tahun ini terus dibangun, ditarik giginya yang paling tajam," kata Magnis saat konferensi pers di Gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Magnis mengatakan masalah di Indonesia terlampau banyak dan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah yang kompeten dengan kepemimpinan yang mumpuni. "Kalau sudah begini, masyarakat harus terus berjuang untuk mendesak negara jangan diam hadapi korupsi," kata Magnis.

Senada dengan Magnis, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid berpendapat korupsi makin marak terjadi, yang bahkan dirasakan pula oleh masyarakat di kota-kota kecil.

"KPK juga tidak bekerja sesuai harapan. Begitu juga dengan polisi. Padahal saya yakin banyak polisi-polisi yang baik," kata Salahuddin yang kerap disapa Gus Sholah ini.

Sebelumnya, Ketua Tim Konsultatif Independen atau Tim 9 untuk penyelesaian konflik Polri-KPK, Ahmad Syafii Maarif menyatakan sangat prihatin dengan kondisi KPK setelah kisruh dengan Polri. Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, kondisi KPK menjadi lemah sejak ada pimpinannya yang dijadikan tersangka oleh kepolisian. Kondisi KPK makin tak karuan dengan kasus penangkapan penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh Polri. (obs)
SOURCE

Jokowi Sangat Memungkinkan untuk segera Dijatuhkan

JAKARTA - Indonesia berada dalam kondisi yang tidak baik kata mantan Cawapres, Solahuddin Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Sollah.

Indikator yang dirasakan semua orang adalah kondisi ekonomi yang terus memburuk di bawah pemerintahan Joko Widodo.

Gus Solah dalam diskusi "Presiden Diabaikan: Saatnya Reformasi Total Kepolisian Untuk Selamatkan Demokrasi," di gedung PGI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2015), mengatakan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat di daerah. Ia mengetahui hal itu setelah berkeliling ke daerah.

Adik Presiden RI ke-4 RI, Abdurrahman Wahid itu mengaku belum lama baru pulang dari Bengkulu. Masyarakat yang ia temui adalah pengusaha karet. Harga karet sempat bercokol di harga Rp 15 - 20 ribu per kilogram.

"Sekarang lima ribu (rupiah) per kilogram, harga beras naik juga," katanya.

Ia menyebut pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla terlihat lemah menghadapi keadaan ini. Ditengah-tengah keadaan tersebut penegakan hukum masih menjadi permasalahan di Indonesia, terutama karena reformasi Polri yang tidak kunjung usai.

"Korupsi makin marak, pemerintahan lemah, tapi tidak boleh dijatuhkan, kita sepakat lah, ongkos nya mahal sekali. Cuma keadaannya tidak begitu menggembirakan. Kita memang tidak bisa menjatuhkan, tapi kalau keadaan kayak gitu ?" katanya.
SOURCE

SAMPAI kapan RAKYAT mau BERSABAR???

Waria : Sampai Titik Darah Penghabisan Dukung Jokowi
BPKP : 85% Pejabat Pemerintahan Jokowi Korupsi
Pemerintahan Jokowi Sangat Rentan untuk Dijatuhkan
Mahasiswa se-Solo Raya Pastikan untuk Jemput Paksa Jokowi kembali ke Solo
JOKOWI mengaku TIDAK SADAR saat bertemu adik BURONAN BANK BALI