S Ananda Bekasi Tidak Prikemanusiaan, Ketua Forwara Bekasi: Pemerintah Harus Tindak Tegas, Bila Perlu Cabut Izin
Posted on 1:39 am, Mei 13, 2015 by Redaksi
Agus Budiono
Agus Budiono
BERITA BEKASI – Ketua Forum Wartawan Pemantau Peradilan (Forwara) Bekasi, Agus Budiono meminta pemerintah terkait harus menindak tegas pihak Rumah Sakit (RS) Ananda Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Sultan Agung No.173 Kelurahan Medan Satria, Bekasi Barat, Kota Bekasi yang telah menelantarkan pasiennya Asbih (39) dan Sri Supartini (37) warga Kampung Rawa Bebek Jalan Hidayah RT05/RW08, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat.

“Sikap RS Ananda sudah sangat keterlaluan dan diluar batas kemanusiaan. Istrinya sudah kontraksi mau melahirkan, tapi tidak diberikan pertolongan segera sebelum menyediakan uang sebesar Rp16 Juta,” ujar Ketua Forwara Bekasi, Agus Budiono kepada Beritaekspres.com, Rabu (13/5/2015).

Menurutnya, seharusnya pihak Rumah Sakit bisa melihat keadaan dan kondisi pasien yang segera mau melahirkan, bukan malah bertahan di soal pembayaran. Apalagi, pasien sudah menawarkan atau menyanggupi membayar sebesar Rp5 juta dan sore harinya dia berjanji akan melunasi. “Lagian perusahaan tempat dia bekerja itu PT. Arnott’s Indonesia masih satu lokasi atau wilayah yang berdekatan dari RS Ananda termasuk rumah tinggalnya,” terang Agus.

Bayi Asbih dan Sri Supartini
Bayi Asbih dan Sri Supartini
Dia itu lanjutnya, sudah memberikan indentitasnya sebagai karyawan di PT. Arnott’s Indonesia. Jadi bukan seorang pengangguran, masa pihak RS Ananda masih juga tidak mau menerima atau memberikan pertolongan secara medis. “Dia itukan jelas bukan pengangguran, apalagi sebagai peserta BPJS PT. Arnott’s Indonesia yang memang sudah bekerjasama dengan pihak RS Ananda, kok malah dipersulit,” katanya.

Masih kata Agus, ketika pasien berada di Rumah Sakit Ananda sudah memakan waktu yang cukup lama, tanpa ada penanganan dari pihak Rumah Sakit yang hanya terbaring diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) sambil berharap permohonan suaminya diterima. “Inikan sudah sangat keterlaluan. Apalagi, mencari ruang Rumah Sakit itu tidak mudah dan gampang, ketika waktu sudah mendesak terlebih lagi mau melahirkan bayi.

Soal pembayaran itu lanjutnya, bisa diselesaikan nanti, tapi bagaimana caranya supaya pasien yang mau melahirkan ini dapat tertolong dulu karena menyangkut nyawa manusia, bukan hewan. “Lagian pasien itu karyawan dia mempunyai pekerjaan dan penghasilan, soal bayar nanti juga bisa dia usahakan. Apalagi dia sudah janji sore harinya dia lunasi yang penting istrinya ditolong dulu. Keluar aja masih dikenakan biaya tanpa ada pertolongan dan ini sudah keterlaluan,” ketusnya.Rumah Sakit Ananda Bekasi (1)

Agus menjelaskan, selama ini banyak keluhan soal tanggapan dan kualitas pelayanan rumah sakit terhadap peserta BPJS. Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait, tentunya hal serupa akan terulang sehingga masyarakat yang dirugikan. Masih banyak pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal itu, kata dia, disebabkan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan yang mulai terkikis.

Oleh karena itu tambahnya, Dinas Kesehatan (Disdik) Kota Bekasi bersama BPJS Kesehatan lebih fokus terhadap permasalahan tersebut. Jika memang ditemukan pelanggaran bahkan mengabaikan standar prosedur operasional (SOP) dalam melayani pasien BPJS, tentunya perlu ada sanksi serta menindak tegas rumah sakit berikut tenaga kesehatan yang terindikasi menelantarkan pasien. “Bila perlu cabut izin RS Ananda yang telah menelantarkan pasiennya hingga bayinya meninggal,” tandasnya. (Indra Sukma).