JAKARTA - Budayawan Romo Benny Susetyo
menduga prostitusi artis masuk bagian"agenda
setting" guna mengalihkan isu utama lebih
substansial mengenai penegakan hukum yang bersih.
"Prostitusi itu masuk dalam 'agenda setting' sehingga
orang-orang tidak melihat isu utama yang lebih
substansial yaitu tentang bagaimana mewujudkan
sebuah penegakan hukum yang bersih," katanya
dalam sebuah diskusi berjudul "Presiden Diabaikan:
Saatnya Reformasi Total Kepolisian Untuk
Selamatkan Demokrasi" di Jakarta, Rabu (13/5/2015)
Dalam diskusi itu, beberapa tokoh agama dan aktivis
antikorupsi seperti Romo Frans Magnis Suseno,
Pendeta Gomar Gultom, KH Solahuddin Wahid,
Candra Motik, Ray Rangkuti, dan Saor Siagian
bersepakat untuk menyuarakan pentingnya
reformasi dalam institusi Polri sehingga Polri bisa
tumbuh menjadi institusi penegak hukum yang
bersih, kompeten, dan kuat.
Dengan adanya isu tentang prostitusi yang dianggap
masyarakat sebagai isu "seksi" karena berkaitan
dengan moralitas, masyarakat kemudian menutup
mata terhadap masalah lebih besar yang dihadapi
bangsa ini yaitu tentang reformasi kepolisian dan
penegakan hukum yang makin melemah.
"Kita sebagai bangsa tidak punya fokus sampai tidak
menyadari adanya pengalihan isu dari polemik
antara Presiden dengan Wakil Presiden (terkait)
pengangkatan Budi Gunawan (menjadi Wakapolri
tanpa sepengetahuan Presiden) ke isu-isu remeh
seperti prostitusi artis," tutur Romo Benny.
Seperti diketahui, Komjen Pol Budi Gunawan diangkat
menjadi Wakapolri setelah memenangkan perkara
praperadilan atas penetapan dirinya sebagai
tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi
berupa penerimaan hadiah atau janji selama
menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir
Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode
2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Menurut Romo Benny, pengalihan isu ini juga
dipelopori oleh media yang tidak cerdas dalam
memilih isu sehingga publik digiring pada isu yang
sifatnya tidak terlalu penting atau substansial.
"Yang paling penting sekarang itu bagaimana menata
reformasi kepolisian ke depan karena reformasi itu
akan menjadi kekuatan masyarakat sipil yang
diwujudkan dengan masyarakat yang demokratis dan
polisi yang profesional," tutur pria yang aktif sebagai
peneliti di lembaga PARA Syndicate itu.
Sependapat dengan Romo Benny, pendeta Gomar
Gultom juga tidak melihat prostitusi sebagai hal
paling penting yang harus diperhatikan masyarakat.
" Apa urgensinya kita ribut-ribut soal PSK?
Sampai-sampai Wapres ikut berkomentar terkait hal
itu," tuturnya.
Ia bahkan memiliki kekhawatiran bahwa isu prostitusi
tidak hanya menjadi pengalih perhatian tapi bisa juga
menjadi bahan untuk mengkriminalisasikan
seseorang dengan mengaitkannya pada hal-hal
berbau pelanggaran moral atau wanita seperti yang
menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
"Saya khawatir ada maksud terselubung atau
mungkin ada yang mau dikriminalisasi dengan
mengaitkannya pada PSK," katanya. (ful)