1. Transmigrasi yg dicanangkan menggunakan kawasan dalam skala besar. Tentu akan merampas lahan dan kawasan hutan milik masyarakat, apalagi direncanakan 9 juta hektar di kawasan perbatasan. Hal ini akan mengubah ekosistem Borneo dan merampas hak-hak masyarakat pribumi secara massif.

2. Kehadiran transmigrasi meminggirkan hak politik, hak budaya dan hak ekonomi masyarakat pribumi. Dengan hadirnya para transmigran dalam jumlah besar, maka kesempatan pribumi untuk menjadi bupati/walikota, gubernur, DPR, DPRD, DPD, Polisi, Tentara dan PNS seringkali dimarginalkan, karena pribumi dengan segera menjadi minoritas. Kelak, pribumi Kalimantan tidak memiliki arti lagi di Republik Indonesia tercinta ini.

3. Perhatian pemerintah kepada peserta transmigrasi seringkali menimbulkan kecemburuan bagi warga pribumi. Karena sejak Kalimantan bergabung dengan Indonesia, perhatian pemerintah atas daerah ini, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia masih minim. Sementara para transmigran mendapatkan berbagai fasilitas yg baik (rumah, penghasilan, tanah bersertipikat gratis, bantuan bibit, ternak, pelatihan, dsb).

4. Hak-hak pribumi di Kalimantan atas tanah dan ulayat, selama ini belum sepenuh diakui oleh Pemerintah, terbukti dengan banyaknya perampasan dan pencaplokan kawasan warga di Kalimantan dengan atas nama investasi. Kedatangan para transmigran dengan mendapatkan tanah gratis bersertipikat dan bermacam fasilitas dari pemerintah secara otomatis menjadikan warga pribumi sebagai warga kelas dua di Kalimantan. Karena transmigran memiliki tanah besertipikat, sementara tanah dan kawasan milik kaum pribumi belum diakui oleh pemerintah (dalam konteks negara).

5. Pemerintah belum pernah mengeluarkan gagasan mensertipikasi tanah-tanah milik warga di Kalimantan sehingga terproteksi dari perampasan.

6. Dari berbagai diskusi, baik di media sosial, di tingkat kecil masyarakat, penolakan-penolakan sudah terjadi dengan sangat subur. Jika pemerintah memaksakan diri, dikuatirkan terjadi persoalan sosial (penolakan secara paksa, dll) yang tentunya merugikan bangsa dan negara ini.

7. Kawasan yg dipakai adalah kawasan yg berpenghuni dan berpemilik. Bukan kawasan tanpa tuan, meskipun itu adalah hutan di kawasan perbatasan. Sehingga penguasaan kawasan itu rentan dengan pencaplokan, perampasan, dsb.

8. Pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama (kemiskinan di Jawa) dengan membuat persoalan baru di Kalimantan.

9. Kalimantan selama ini menjadi lumbung SDA (Kayu, Sawit, Batubara, dsb) yang menghidupi pulau Jawa, namun dimarjinalkan. Sebaiknya pemerintah focus kepada infrastruktur Kalimantan yg minim.

10. Membuka kawasan dengan skala yg besar, sementara Pulau Borneo saat ini sedang kritis, dengan serta merta akan menambah beban baru bagi dunia. Karena Borneo sebagai paru-paru dunia menjadi kehilangan arti atau tidak sehat lagi.