TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelaan calon presiden (capres) Prabowo Subianto terhadap Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang disangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji dkritik oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta.

Menurut Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga, pernyataan Prabowo yang menyatakan secara pribadi tidak percaya SDA bersalah dalam kasus tersebut adalah sikap yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

“Pernyataan Prabowo "secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah" adalah keliru, kalau mau bela, silahkan di buktikan lewat jalur hukum, statusnya kan jelas tersangka korupsi,” kata Poltak kepada wartawan, Selasa (27/5/2014).

Menurut Poltak, harusnya semua pihak senang, kalau KPK berhasil mengungkap korupsi, terlebih yang menyangkut penyelenggaraan haji.

“Bukankah Prabowo mempunyai salah satu jargon “Hapuskan Korupsi?” Nah kalau Prabowo dalam sikapnya belain SDA, artinya dia sudah mulai memiliki niat untuk melakukan tebang pilih semenjak jadi capres terhadap pelaku korupsi,” ujarnya.

Dia menilai dalam hal ini, masyarakat diuji kecerdasannya dalam memilih pemimpinnya lima tahun mendatang.
“Inikan upaya dalam melemahkan KPK, bagaimana bisa kita anggap Prabowo serius dalam memberantas Korupsi, sementara di sisi lain melakukan pembelaan terhadap pelaku korupsi,” tegasnya.

Poltak menambahkan, Prabowo harus tahu dan peka terhadap keinginan masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah terlalu muak dengan korupsi.

“Harusnya sebagai capres dia tahu itu, bukan malah mengambil langkah-langkah yang melemahkan KPK, kecuali memang prabowo ingin berhadap-hadapan dengan rakyat, yah silahkan saja,” ujarnya.

Sebelumnya, saat berkunjung ke Kediaman pengusaha Hary Tanoesoebidjo, Jalan Ciranjang, Kebayoran Baru, Kamis, (22/5/2014) malam mengatakan tidak percaya SDA bersalah.

“Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah," kata Prabowo. “Kita lihat dari momentum waktu.

Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat politik bagi siapapun,” tukas capres dari Partai Gerindra ini.

Sekedar diketahui, sejauh ini memang banyak nama-nama di tim parpol pengusung Prabowo Subianto yang bisa dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi.

Prabowo maju sebagai bakal capres diusung oleh koalisi enam partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sejauh ini, memang banyak elite dari parpol pengusung itu yang bisa menjadi target KPK. Semisal dari Golkar, diduga ada Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, dan Idrus Marham.

Dari PAN, nama Ketua Umum dan bakal cawapres Hatta Radjasa pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi hibah KRL bekas dari Jepang. Dari PPP, saat iniSuryadharma Ali sudah ditetapkan tersangka dalam kasus haji.

Dari PKS, masih 'terlilit' perkara dugaan suap impor sapi yang dibongkar KPK dan kini masih berproses di Pengadilan Tipikor.

Sementara Ketua Umum PBB MS Kaban sudah dicekal dan sering disebut menunggu status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Kehutanan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai setiap kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar berdasarkan fakta hukum, bukan faktor politik.

Karena itu, kata Arbi, pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang tidak mempercayai (mantan) Menteri Agama Suryadharma Ali dijadikan tersangka oleh KPK membuktikan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

“Tidak ada politisasi. KPK tidak berpihak sehingga dipercaya masyarakat. Kalau Prabowo berkata seperti itu, Prabowo akan mengurangi suara koalisinya karena rakyat pasti kecewa Prabowo membela yang korupsi demi koalisi. Itu namanya melecehkan KPK,” tegas Arbi Sanit saat dihubungi wartawan, Senin (26/5/2014).

Arbi kemudian mencontohkan bagaimana PKS membela pemimpinnya yang terlibat korupsi sehingga rakyat pemilih kecewa dan berdampak pada turunnya suara di pemilu legislatif. Jika Prabowo juga sikapnya membela orang yang disangka korupsi, kepercayaan pemilih juga akan turun.

“Prabowo mau menekankan persahabatan ketimbang kepemimpinan. Itu menunjukkan pemimpin tidak tegas dan ragu menyikapi masalah korupsi,” ujarnya.

Arbi menambahkan pembelaannya terhadap Suryadharma yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK membuat integritas Prabowo sekarang turun karena tidak menunjukkan konsistensi anti korupsi.

“orang jadi takut kepemimpinannya akan seperti Soeharto yang melindungi korupsi,” tegasnya.

Di kediaman pengusaha Hary Tanoesoebidjo, Jakarta, Kamis (22/5), Prabowo mengkritik KPK yang menjadikan Suryadharma sebagai tersangka korupsi.

"Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah. Kita lihat dari momentum waktu. Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat politik bagi siapapun

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan capres Prabowo Subianto soal penetapan tersangka Suryadharma Ali (SDA) menuai kritik.

Prabowo tidak percaya SDA bersalah karena penetapan tersangka dilakukan jelang pilpres. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu berharap KPK tidak dijadikan alat politik

Pernyataan Prabowo tersebut dianggap sejumlah kalangan membela SDA. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau Prabowo mendorong KPK membersihkan Kementerian Agama dari korupsi.

Sebenarnya, ICW sudah melaporkan kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama. Selama ini KPK terus melakukan pengumpulan bukti dan fakta terkait itu.

"Bagi kami, yang tahu sejak lama kasus ini ditangani, mau pilpres apa tidak, kalau bukti sudah kuat, ya siapapun ditetapkan jadi tersangka," ujar Ade Irawan dari Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW).

Selain itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta menganggap pernyataan Prabowo kurang tepat.

Menurut Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga, semua pihak semestinya senang, kalau KPK berhasil mengungkap korupsi, terlebih yang menyangkut penyelenggaraan haji.

Poltak menambahkan, Prabowo harus tahu dan peka terhadap keinginan masyarakat. Saat ini, masyarakat muak dengan korupsi.

“Pernyataan Prabowo "secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah" adalah keliru, kalau mau bela, silakan dibuktikan lewat jalur hukum, statusnya kan jelas tersangka korupsi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/5/2014).

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, menjelaskan maksud pernyataan Prabowo bukan membela SDA. Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.

"Tidak benar jika dikatakan membela (SDA). Itu ungkapan Pak Prabowo saja sebelum ada keputusan hukum tetap," tegasnya kepada INILAHCOM.

Komitmen Prabowo terhadap pemberantasan jangan diragukan. Ia berjanji menambah anggaran dan personil KPK jika terpilih nanti.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Capres Prabowo Subianto atas dijadikannya Suryadharma Alie oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji, dinilai bisa melukai hati masyarakat yang selama ini memberikan kepercayaan dan harapan besar pada KPK.

Menurut Ade Irawan dari Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), masyarakat merasa korupsi sebagai penyakit utama yang harus diberantas, khususnya di tataran elite parpol.

"Kalau seperti ini, Prabowo bisa menyakiti hati masyarakat. Justru itu, makanya KPK harusnya didorong membersihkan Kementerian Agama dari korupsi," ujar Ade saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (26/5/2014).

Ade melanjutkan, daripada memojokkan KPK, Prabowo Subianto seharusnya lebih berkonsentrasi membersihkan tim kampanyenya dari para terduga koruptor.

"Saran saya pada Prabowo, kalau kita lihat visi dan misinya kan mendorong antikorupsi, jadi lebih baik dia membersihkan tim kampanyenya dari yang terduga korupsi," kata Ade Irawan.

Faktanya, katanya, memang banyak nama-nama di tim Parpol pengusung Prabowo Subianto yang bisa dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi.

Prabowo maju sebagai bakal capres diusung oleh koalisi enam partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sejauh ini, memang banyak elite dari parpol pengusung itu yang bisa menjadi target KPK. Semisal dari Golkar, diduga ada Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, dan Idrus Marham.

Dari PAN, nama Ketua Umum dan bakal cawapres Hatta Radjasa pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi hibah KRL bekas dari Jepang. Dari PPP, selain Suryadharma Ali, kasus korupsi haji juga diduga melibatkan Hasrul Azwar.

Dari PKS, masih 'terlilit' perkara dugaan suap impor sapi yang dibongkar KPK dan kini masih berproses di Pengadilan Tipikor. Sementara Ketua Umum PBB MS Kaban sudah dicekal dan sering disebut menunggu status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Kehutanan.

Ade Irawan menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, ICW sebenarnya sudah melaporkan kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama. Dan selama ini, KPK terus melakukan pengumpulan bukti dan fakta terkait itu.

"Jadi itu hal basi bila ada politisi ditetapkan jadi tersangka korupsi, lalu politisi lain seolah-olah memojokkan KPK yang salah, bukan politisinya. Bagi kami, yang tahu sejak lama kasus ini ditangani, mau pilpres apa tidak, kalau bukti sudah kuat, ya siapapun ditetapkan jadi tersangka. Prabowo sih sama seperti politisi lain. Selalu berusaha mendelegitimasi KPK supaya seolah-olah KPK yang salah," katanya.

Sebelumnya, saat berkunjung ke kediaman pengusaha Hary Tanoesoebidjo, di Jakarta, Kamis (22/5/2014), Prabowo Subianto menyiratkan ada faktor politis saat KPK menjadikan Suryadharma sebagai tersangka korupsi.

"Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribaditidak percaya bahwa SDA bersalah. Kita lihat dari momentum waktu. Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat politik bagi siapapun," katanya.