Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan melanjutkan proses hukum atas temuan dana siluman di APBD DKI Jakarta 2015 dan dugaan mark up pada APBD DKI Jakarta 2014. Ahok akan melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, dengan melibatkan PPATK maka akan diketahui transaksi milik anggota dewan. Selain itu, juga dapat diketahui pembayaran pajak yang dilakukan anggota legislatif.

"Maka saya kira harus dibawa ke hukum supaya ini terbuka. Termasuk PPATK kami sudah minta melihat aliran dana," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Selain itu, PPATK dapat membuka semua aliran dana dan gaya hidup anggota DPRD DKI Jakarta. Jika ada transaksi mencurigakan maka dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

"Mungkin semua anggota DPRD diperiksa pajaknya berapa? Sama gaya hidupnya kan ada yang naik Range Rover, Mercedes, Lamborghini dan punya jam tangan Richard Mille," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Nah kalau Dirjen Pajak bisa teliti ini lagi bisa ketahuan ada tindak pidana pencucian uang dikombinasi dengan PPATK. Jadi kelihatan itu, uangnya dari mana dan bayar pajak berapa? Jadi sekarang DPRD juga harus melaporkan ke LHKPN. Jadi ini menarik," imbuh Ahok.

Lamborghini

SIAP2 MASUK BUI