Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menginginkan Jakarta menjadi kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi warganya pada tahun 2016 mendatang. Keinginan Basuki disampaikan saat menggelar rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) lima tertib Jakarta, di Balaikota, Senin (4/5) sore.

" Saya berharap tahun 2016, Jakarta bisa menjadi kota yang tertib, aman, nyaman, bersih, tertata rapi, dan manusiawi"



Pokja Lima tertib yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yakni tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib lalu lintas, dan tertib demo.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik TNI maupun Polri, serta Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Letjen TNI Langgeng Sulistiyono. "Saya berharap tahun 2016, Jakarta bisa menjadi kota yang tertib, aman, nyaman, bersih, tertata rapi, dan manusiawi," kata pria yang beken disapa Ahok itu.

Ia mengatakan, kota Jakarta saat ini membutuhkan ketertiban yang erat kaitannya dengan kedisiplinan. "Bicara soal disiplin, mau tidak mau akan berhubungan dengan TNI dan Polri. Untuk urusan kebersihan toilet saja, kita mesti belajar dari TNI. Toilet di Markas kopassus bersih dan wangi, coba bandingkan dengan toilet di kantor pemerintah," ujarnya.

Ahok pun menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan lima tertib ini dapat diterapkan sehingga kondisi Jakarta menjadi lebih baik. "Sebagai contoh tertib hunian. Yang kita hadapi di Jakarta adalah premanisme. Ada preman menjual unit rusun, oknum pengurus RT/RW. Kita harus betul-betul membereskan masalah ini," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Ahok, bicara soal tertib buang sampah di ibu kota adalah hukuman. "Orang Jakarta pasti bilang tidak ada dasar hukum membuang sampah sembarangan, kita (Pemprov DKI) bisa digugat. Saya minta digalakkan operasi tangkap tangan bagi pembuang sampah sembarangan. Itu tugas walikota," ungkapnya.

Sementara untuk mewujudkan tertib PKL di Jakarta, Ahok meminta kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta untuk tidak menggelar penertiban jika lokasi pengganti belum tersedia. Sebab, PKL merupakan penopang ekonomi masyarakat menengah ke bawah di Jakarta sehingga tidak boleh dimatikan.

"Ekonomi kerakyatan penting. Walaupun perda melarang pedagang menjual dagang di atas trotar. Kalau belum ada tempat pengganti, jangan digusur dulu," tegasnya mantan Bupati Belitung Timur itu.

Suami Veronica Tan ini juga meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI bertindak tegas dalam mewujudkan tertib lalu lintas. "Dishub DKI harus tindak tegas angkot yang suka ngetem di jalan. Kasih sanksi tegas kepada sopir angkot yang nakal," tandasnya.

Sumber: http://beritajakarta.com/read/10262/...n#.VUguw_ntmko