TEMPO.CO, Klaten - Presiden Joko Widodo mengancam akan mencabut izin rumah sakit yang tak melayani pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut Jokowi, pasien pemegang KIS harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien lain karena biaya pengobatannya sudah dibayar oleh negara.

"Kalau pelayanannya tak baik, bentak-bentak, laporkan saya," kata Jokowi dalam sambutannya saat membagikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 4 Mei 2015.

Jokowi tak menyangkal kabar bahwa hingga saat ini masih ada rumah sakit yang memperlakukan pasien KIS secara tak layak. ‎

Ihwal rumah sakit swasta, Jokowi mengatakan memang belum semuanya terintegrasi dengan KIS. Pemerintah masih berupaya agar semua rumah sakit swasta bisa melayani pasien KIS. "Kalau sudah beres prosesnya dan rumah sakit masih tak mau menerima, izinnya akan saya cabut."

Walau begitu, ‎Jokowi berpesan agar masyarakat memanfaatkan tiga kartu ini dengan benar. "KIS misalnya, jangan langsung digunakan di rumah sakit, masyarakat mengecek kesehatan dulu ke puskesmas‎," kata Jokowi. Mantan Wali Kota Solo tersebut menyarankan hal itu agar jumlah pasien yang sakit ringan tak membeludak di rumah sakit. "Kalau pasien di rumah sakit membeludak, kasihan yang punya penyakit berat."

Jokowi hari ini menyerahkan Kartu Indonesia P‎intar (KIP), Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di SD Negeri 02 Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten. Klaten, Jawa Tengah. Di tempat tersebut, pemerintah membagikan 532 KKS, 477 KIP, serta 1.646 KIS.

Para siswa penerima KIP, kata Jokowi, umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Siswa SD akan mendapatkan Rp 450 ribu per tahun. Sedangkan bagi siswa SMP dan SMA, pemerintah menyediakan dana masing-masing Rp 750 ribu dan Rp 1 juta per tahun‎. "Kalau dana KKS Rp 600 ribu per tiga bulan. Kalau bisa ditabung, ya."