JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meyakini sebanyak 105 anggota DPRD DKI menyepakati digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Sebab, kata dia, anggota DPRD tidak ingin kehilangan "muka" di depan publik.

Mereka juga tidak ingin dianggap "tumpul" hanya karena hak angket yang berhenti di tengah jalan dan tidak ada keberlanjutannya.

"Ini kan aneh, Gubernur sudah terbukti menyalahi undang-undang di angket, eh terus dia enggak diapa-apain (diberi sanksi). Menurut terawangan gaib saya, 105 anggota DPRD ini setuju HMP," kata Taufik, di dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).

Ia pun mengimbau publik untuk tidak berpandangan bahwa HMP berarti memakzulkan Gubernur. Ada dua pilihan jika HMP digulirkan. Yakni pemakzulan maupun pemberian peringatan kepada Gubernur karena terbukti melanggar UU.

Ia menegaskan, seluruh fraksi yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), solid mendukung HMP. Sedangkan untuk terciptanya HMP, kata dia, harus memenuhi syarat dan dihadiri 3/4 total anggota DPRD.

"Syarat dasarnya kan 22 anggota lebih dari satu fraksi yang mengajukan. Tetapi karena Ketua DPRD nya dari PDI-P dan DPP-nya belum kasih (peluang untuk) HMP ya rapim-nya belum juga dimulai," kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.

Adapun fraksi di DPRD yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN.

Kemudian saat ini disusul oleh Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN.

Saat ini bertambah dengan kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut tidak mendukung HMP.