Merdeka.com -Komisi PemberantasanKorupsi(KPK) belum memulai penyelidikan kasus dana siluman dalam APBD DKI yang dilaporkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama(Ahok). KPK beralasan, perkembangan kasus itu masih dalam proses pengumpulan barang bukti dan keterangan.

Bahkan, pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP mengisyaratkan akan melimpahkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri. Mengingat pihak Bareskrim sudah lebih dulu melakukan penyidikan terkait kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014.

"Saya belum dengar apakah bisa dikerjasamakan tapi bagaimana prosesnya itu bisa dibicarakan melalui koordinasi dan supervisi," kata Johan dalam siaran pers di gedung KPK,Jakarta, Rabu (29/4).

Beredar kabar Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) menyambangi gedung KPK pada Selasa (28/4). Kedatangan Buwas diketahui untuk meminta KPK agar menyerahkan kasus APBD DKI ke Bareskrim Mabes Polri.

Johan menepis kabar tersebut, menurut dia dalam kasus APBD DKI banyak poin-poin yang dapat diusut. Tak hanya pengadaan UPS, ada beberapa poin lain yang berpotensi tindak pidana korupsi.

Sehingga, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan kalau lembaga superbody bisa bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini. Namun, Johan mempertegas bahwa kerjasama yang dimaksud itu bukan harus melimpahkan kasus.

"Mungkin ke depan bisa saja dikerjasamakan antara Polri dengan KPK dalam konteks penanganan perkara. Kan masih di Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan). Kerja sama kan tidak harus selalu dilimpahkan tapi bisa juga bersamaan," kilah Johan.

Ahok sebelumnya, mendatangi gedung KPK pada Jumat 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menjawab tantangan DPRD DKI Jakarta yang memintanya untuk melaporkan adanya 'dana siluman' di APBD DKI Jakarta 2015 dan dugaan mark up pada APBD DKI Jakarta 2014.

Laporan mantan Bupati Belitung Timuritu pun disambut baik oleh empat Plt pimpinan KPK yakni, Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi, Zulkarnain dan Indriyanto Seno Adji. Selain itu juga hadir Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Arry Widiatmoko.

Sumber : http://m.merdeka.com/jakarta/kpk-isy...bareskrim.html

UPS sudah menyasar ke ruang kerja lulung, ditambah APBD siluman, makin tiarap aja nih topik dkk, belum tau buasnya Buwas