JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik tak mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri di ruang kerja koleganya, Abraham "Lulung" Lunggana.

Taufik yakin penggeledahan yang dilakukan pada Senin (27/4/2015) kemarin itu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Pertama kita harus hargai apa yang dilakukan Bareskrim itu bagian dari tugasnya dalam rangka menegakkan hukum. Saya kira ya kita welcome (sambut baik) aja," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (28/4/2015).

Taufik mengaku tidak mengetahui banyak mengenai penggeledahan tersebut. Sebab penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada tahun 2014. Saat itu, Taufik belum tercatat sebagai anggota DPRD DKI.

Taufik mengaku belum bisa memastikan apakah DPRD akan memberikan pendampingan hukum kepada Lulung dan Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar. Seperti Lulung, ruang kerja Fahmi juga ikut digeledah oleh polisi.

"Kita belum tahu sebagai apa Pak Lulung dan Pak Fahmi ini jika diberikan pendampingan hukum. Kalau sebagai institusi bisa saja didukung untuk dapat pendampingan hukum, tapi kalau secara individu ya mungkin individu," ujar dia.

Seperti diberitakan, Bareskrim Polri menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD. Selain di ruang kerja Lulung dan Fahmi, penggeledahan juga dilakukan terhadap Sekretariat Komisi E. Saat menyelesaikan proses penggeledahan, polisi membawa satu dus berisi tumpukan dokumen; satu perekam digital; dan tiga unit central processor unit (CPU).