Rakyat Nomer Satu
Bagi Jokowi, seorang pemimpin mampu mengutamakan rakyat. Pemimpin harus mendatangi rakyat setiap hari, mencari tahu apa masalahnya dan memberikan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi mereka.

"Rakyat adalah nomor satu. Setiap hari datangi mereka. Keluhannya apa, kesulitannya apa. Carikan kebijakan agar mereka bisa keluar dari problem persoalan yang ada.

Jangan sampai rakyat nggak makan, pemimpinnya diam saja. Tidak benar pemimpin seperti itu," kata Jokowi dalam peringatan HUT PDI Perjuangan ke-40 di Wisma Tiberias, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/3/2013).

Pemimpin, kata Jokowi, haruslah mengerti persoalan yang dialami rakyat. Jika tidak bisa ke rumah sakit, buat kebijakan sehingga mereka bisa ke rumah sakit. Jika tidak bisa sekolah, harus membuat kebijakan sehingga mereka bisa sekolah. APBD bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

"Yang pentingnya APBD-nya, jangan... ?" tukas Jokowi.
"Dikorupsi...," sambung ribuan peserta pertemuan dengan kompak.

Jokowi berpesan untuk selalu mengedepankan rakyat. Menjadikan solusi untuk mengatasi masalah rakyat sebagai bagian dari kebijakan yang diambilnya jika terpilih kelak.

Bersih & Jujur
Bersih dan jujur. Itulah syarat yang menurut Jokowi harus dipenuhi seorang pemimpin.
"Pemimpin itu nggak perlu pintar, nanti malah minterin rakyatnya, yang penting jujur dan bersih," kata Jokowi dalam peringatan HUT PDI Perjuangan ke-40 di Wisma Tiberias, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/3/2013).

Jokowi juga menyampaikan pesan itu saat menjadi jurkam dalam kampanyenya bagi Rieke-Teten di Pilkada Jawa Barat (Jabar).

"Satu alasan saya mendukung Rieke-Teten, karena mereka tokoh yang jujur dan bersih. Kalian harus percaya itu!" seru Jokowi sambil mengacung-acungkan tangan.

"Dengan karakter jujur dan bersih, maka pemerintahan bisa dikelola dengan baik. Dengan pemerintahan yang jujur dan baik, anggaran bisa dikelola dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat," sambung dia.

Gemar Blusukan
Kata Jokowi, blusukan itu bukan pencitraan tapi kegiatan yang diinginkan masyarakat. Kegiatan itu seharusnya dilakukan oleh para pemimpin.

"Kalau dikatakan pencitraan, pencitraan yang mana. Itu maunya masyarakat. Itu yang harusnya dilakukan wali kota, gubernur, dan lain-lain untuk memahami keinginan masyarakat," ujar Jokowi saat memberikan motivasi di acara rapat kerja tahunan 2013 Transmedia, di Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2013).

Menurut dia, sampai sekarang ini ada kekeliruan yang dilakukan banyak pejabat. Jika banyak pejabat yang bergaul secara vertikal maka lama kelamaan akan ditinggalkan oleh rakyat.

"Rakyat nggak senang. Itu dah nggak zaman karena sekarang adalah era keterbukaan," sambung Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.

Apalagi sekarang ini kepala daerah dipilih secara langsung sehingga rakyat ingin lebih dekat dengan pemimpinnya. Mereka ingin keluhannya didengar dan diperhatikan.

"Kalau lihat saya ke kampung, jalan-jalan tiap hari ke gang, karena itu yang saya baca dari apa yang

diinginkan masyarakat," tutur Jokowi.
"Pejabat diberi penghargaan kalau mau horizontal, mau tidak eksklusif," imbuhnya.

Berani Keluarkan Kebijakan Radikal
Jokowi mengatakan seorang pemimpin juga harus berani mengeluarkan kebijakan radikal bagi perubahan yang lebih baik.

"Ya setiap kebijakan pasti ada risikonya, tapi kalau gak berani melakukan ya nggak usah jadi pemimpin. Masak mau enak-enak saja, yang nyeneng-nyenengin terus," cetus Jokowi usai rapat kajian pembatasan lalu lintas dengan metode pembatasan pelat nomor di Provinsi DKI Jakarta bersama Wadirlantas Polda AKBP Wahyono dan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono, di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Jokowi mengatakan untuk mencegah adanya resistensi dari masyarakat terkait aturan ini, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi. Tujuan aturan ini agar masyarakat dapat beralih ke angkutan massal, selain untuk mengurai kemacetan.

"Oleh sebab itu, nanti disosialisasikan secara pelan-pelan, ada proses itu. Kemudian juga diterangkan bahwa kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk masuk ke angkutan umum, massal. Juga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta," ucapnya.

Jokowi juga meyakini kegagalan aturan serupa di beberapa negara tidak akan terjadi di Jakarta. Asalkan, lanjut dia, kesiapan untuk menerapkan aturan ini dilakukan dengan matang.