HERUDIN Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melambaikan tangan salam tiga jari tanda persatuan di atas kapal phinisi, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014). Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan usai ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan pengusaha sepakat kenyamanan berusaha juga diciptakan dari kondisi politik dan kemananan yang kondusif. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Pudjianto mengatakan, sebenarnya baik Joko Widodo maupun Prabowo yang memenangi Pilpres, yang penting bagi mereka adalah eksekusinya.

“Karena kalau dilihat program ekonomi hampir sama, waktu debat Presiden itu kan. Sekarang tinggal menunggu eksekusinya, dan tentunya menunggu kabinet yang dibentuk Pak Jokowi. Tim ke depan ini akan seperti apa,” katanya kepada Kompas.com, dihubungi Rabu (23/7/2014).

Sebelumnya, pasangan Jokowi-JK menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi alias transaksional dalam menyusun kabinet. Pudjianto membenarkan guarantee tersebut. Namun, menurut dia, itu tidak hanya akan dilakukan oleh Jokowi. “Tentu semua tim akan berusaha membentuk tim yang kompak,” katanya.

Bagi dunia usaha, lanjut Pudjianto, yang terpenting tidak hanya regulasi yang memberikan kepastian berusaha, tetapi juga orang-orang atau regulator yang menggawanginya. “Harus orang-orang yang tahu lapangan, dan dari berbagai bidang, seperti industri, perdagangan, dan sebagainya,” tuturnya.

Dia pun yakin, Apindo sebagai induk para pengusaha akan melakukan audiensi untuk memfokuskan poin mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, meskipun sebelumnya telah memberikan masukan.

“Karena begitu banyak permasalahan yang kita hadapai, infrastruktur, dollar rate, akses pembiayaan dan finansial untuk usaha kecil dan menengah,” papar Pudjianto.

“Kebetulan kita punya Menko yang walaupun hanya 5 bulan bekerja, saya yakin Pak CT mau memberikan masukan,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait penolakan Prabowo Subianto atas hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pudjianto tidak melihat akan berdampak serius terhadap keberlanjutan usaha.

“Tapi saya yakin Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah negarawan. Tentunya kepentingan negara di atas segalanya,” katanya.

KPU pada Selasa (22/7/2014) pukul 21.33 secara resmi menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019, unggul atas pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Berdasarkan penetapan KPU, pasangan Jokowi-JK meraih 70.997.833 (53,15 persen), sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dari total suara sah nasional. Jokowi-JK unggul 8.421.389 suara, lebih besar 6,3 persen daripada perolehan suara Prabowo-Hatta.

Sayangnya, keputusan KPU ini menuai penolakan. Merasa dicurangi, Prabowo menyatakan dirinya bersama calon wakil presiden Hatta menolak pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Pernyataan tertulis penolakan dan penarikan diri itu, hanya ditandatangani Prabowo, tanpa Hatta, mantan Menko Bidang Perekonomian.