Indonesia Maritim Institute (IMI) mencurigai Presiden Joko Widodo punya hubungan khusus dengan Pemerintahan Tiongkok. Hal ini terbukti dari beberapa kerjasama Indonesia dengan negeri tirai bambu tersebut khususnya di sektor kemaritiman.

Tiongkok mendapatkan proyek pembangunan 24 pelabuhan. Padahal menurut IMI, anak bangsa punya kemampuan untuk membangun proyek dalam negeri.

"Memang tidak mudah membangun Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki konfigurasi geografis yang terdiri atas ribuan pulau. Konektivitas laut merupakan hal yang vital," kata Direktur Eksekutif IMI, Dr Y Paonganan kepada wartawan, Sabtu (25/4).

Paonganan mengatakan (IMI) secara tegas menolak rencana penyerahan pembangunan 24 pelabuhan ke Tiongkok. Alasannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim. Itulah esensi dari perjuangan Ir. Djuanda melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Menurutnya, pelabuhan laut, adalah infrasutruktur yang sangat penting bagi sebuah negara yang mengandalkan laut sebagai jalur distribusi logistiknya, apalagi Indonesia yang tentu sangat tergantung pada sistem transportasi laut.

"Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, dimana barang yang keluar dan masuk ke RI melalui pelabuhan itu, sudah seharusnya semua pelabuhan dibangun dan dikuasai oleh negara bahkan managementnyapun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization)," tegasnya.

Paonganan menilai Jokowi tidak paham mengenai maritim Indonesia, dimana dia menyerahkan 24 pelabuhan vital yang katanya terkait dengan konsep tol laut itu untuk dibangun oleh China dengan alasan investasi.

"Inilah cara berfikir keliru seorang presiden dalam memandang RI sebagai archipelagic state," kritiknya seraya menyebutkan China sedang gencar mewujudkan jalur sutra melalui laut untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi mereka ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

IMI juga mempertanyakan konsep tol laut itu memang di desain untuk mendukung jalur sutra Tiongkok dan menjadikan RI sebagai hubungan untuk melancarkan distribusinya ke seluruh dunia.

"Ini hanya Jokowi yang tahu, kita anak bangsa wajib mempertanyakannya," beber Ongen, sapaan akrab Paonganan.


SUMBER