JAKARTA (IndoTelko) – Operator telekomunikasi mulai angkat suara terkait wacana pemerintah melanjutkan wacana pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi smartphone.

“Saya memang dengar pajak barang mewah bagi smartphone dibahas kembali. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Kalau saya baca ini bagian dari rencana pemerintah meningkatkan kandungan lokal di smartphone. Wacana kandungan lokal saja sudah bikin banyak vendor menggandeng Electronic Manufacture Service (EMS) lokal,” ungkap Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim di Jakarta, kemarin.

Disarankannya, jika pemerintah akan mengenakan pajak barang mewah bagi smartphone harus dilakukan klasifikasi dan diferensiasi. “Bisa dari harga, komponen, dan lainnya. Kalau saya usul harga diatas Rp 2 juta boleh dikenakan pajak barang mewah, kalau dibawah itu jangan,” katanya.

Diingatkannya, penetrasi smartphone di Indonesia terus meningkat dimana rata-rata ada 32 juta pengguna smartphone baru setiap tahunnnya. Tahun 2015 diperkirakan bisa ada 110 juta pengguna smartphone, jika asusmis setiap tahunnya ada sekitar 32 juta pengguna baru pada 2020 penetrasinya bisa menembus 70% dari populasi atau sekitar 278 juta pengguna.

“Penggunanya dari segemen menengah bawah hingga atas. Banyak juga yang menggunakan smartphone sebagai penghasilan, misal tukang ojek dan lainnya. Jadi, diferensiasi penerapan pajak barang mewah itu penting,” tegasnya.

Sekarang itu sedang dibahas di angka berapa harga smartphone yang layak terkena PPnBM. Kalau saya mungkin dari angka US$ 1000, tetapi Kemenkeu pikir mulai dari harga US$ 500. Semua masih dibahas,” ungkap Rudiantara, belum lama ini.(dn)

Kalo menurut ente gimana gan? perlu gak dikenain pajak barang mewah?

sumber : http://www.indotelko.com/kanal?c=id&...artphone-boleh