Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyarankan agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan proses reshuffle kabinet. Mengingat, kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK, sampai saat belum bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat.

"Itu kata yang perlu dipikirkan oleh Presiden. Barangkali reshuffle menjadi jalan keluar," ujar Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani, di DPR, Jakarta, Senin 20 April 2015.

Muzani mengatakan, baru sekitar enam bulan pemerintahan berjalan, tapi sudah banyak janji-janji kampanye Jokowi yang dilanggar. "Banyak kebijakan yang melenceng dari kampanye Jokowi,"ujar dia.

Kebijakan pemerintah yang melenceng diantaranya, janji tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenyataannya, justru dinaikkan walau akhirnya turun lagi.

Masih soal bahan bakar minyak, Muzani juga menyoroti APBN Perubahan pemerintah yang menghapus subsidi. Sehingga, harga bahan bakar minyak diserahkan ke mekanisme pasar.

"Subsidi, jangkar pengaman bagi rakyat terutama berpenghasilan rendah untuk dapatkan fasilitas harga BBM. Itu juga untuk menjaga harga lain terkait BBM," kata Muzani.

Dia juga menyoroti, soal sikap pemerintah yang gampang mengambil kebijakan. Tetapi, gampang juga untuk membatalkannya. Contohnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tentang uang muka mobil pribadi pejabat.

"Ada kesan coba-coba. Ini kecenderungan yang tidak baik," ujar Muzani

Dengan munculnya kebijakan yang prematur seperti itu, sudah saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya. "Masukan pembantunya tidak akurat dan pas. Masalahnya mungkin perlu (reshuffle)," kata Muzani.

Walau mendesak itu, bukan berarti Gerindra siap untuk masuk dan bergabung dalam jajaran pemerintah. "Siapa dan jumlahnya terserah Presiden. Kami tidak pernah ditawarkan, kalau ditawarkan tetap pada oposisi," katanya