Jakarta -Hingga Maret 2015, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.795,84 triliun. Naik Rp 51,48 triliundibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu Rp 2.744,36 triliun.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Maret 2015, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.099,35 triliun (75,1% dari total utang pemerintah).

Sementara pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 696,48 triliun (24,9% dari total utang pemerintah). Demikian dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2015).

Dibandingkan Desember 2014, posisi utang dari SBN mengalami kenaikan. Pada Desember, posisi utang SBN adalah Rp 1.931,22 triliun.

Utang berupa pinjaman juga ikut naik dibandingkan Desember 2014. Pada Desember, nilai pinjaman adalah Rp 673,71 triliun.

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)

sumber detik http://finance.detik.com/read/2015/0...f991104topnews

Per Maret 2015, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 7,87 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 7,31 triliun. Persentasenya adalah 1,1% dari total utang luar negeri Indonesia.

Hingga Maret 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 20,42 triliun, turun tipis dari bulan sebelumnya Rp 20,64 triliun. Ini adalah 3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

Sampai Maret 2015, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 24,98 triliun. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya Rp 25,02 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,6% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

Utang dari ADB per Maret 2015 adalah Rp 110,47 triliun,naik dari bulan sebelumnya Rp 109,69 triliun. Jumlah ini adalah 15,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

Pemberi utang luar negeri terbesar kedua adalah Bank Dunia. Jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia per Maret 2015 mencapai Rp 182,81 triliun. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya Rp 180,1 triliun.
Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 26,3% dari total utang luar negeri pemerintah.

Negeri Matahari Terbit adalah kreditur terbesar Indonesia. Per Maret 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 219,67 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 219,04 triliun. Utang tersebut mencapai 31,7% dari total pinjaman luar negeri.

JAKARTA - Rasio utang terhadap pendapatan atau debt to service ratio (DSR) menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mengalami kenaikan hingga melebihi 50 persen. Kenaikan DSR tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama 2014 dengan kenaikan 46 persen. Bank Indonesia (BI) pun menyatakan bahwa kenaikan tersebut harus diwaspadai."

"DSR memang angkanya sedikit di atas 50 persen. Nah itu yang perlu dikendalikan," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (20/4).

Mirza menekankan, kenaikan yang paling signifikan terjadi pada utang swasta. Dia menuturkan, peningkatan utang swasta tersebut meningkat hingga USD 163 miliar, jika dibandingkan dengan posisi akhir 2014 lalu. Meski begitu, dia menuturkan, pertumbuhan utang swasta tersebut mengalami perlambatan, akibat adanya aturan lindung nilai (hedging).

"Jumlah utang swasta memang meningkat. Tapi pertumbuhannya melambat. Adanya aturan hedging membantu pertumbuhan ULN (Utang Luar Negeri) swasta untuk lebih sehat,"papar Mirza.

Sebagai informasi, pertumbuhan ULN sektor swasta melambat dari 14,4 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 13,8 persen (yoy), terutama karena perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri.

Mirza menekankan, campur tangan pemerintah dan BI yang membuat pertumbuhan ULN swasta tersebut mengalami perlambatan. "Sejak pemerintah dan BI kasih perhatian soal utang luar negeri korporasi, peningkatannya melambat," katanya.

Soal utang pemerintah, Mirza menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Karena, kondisi utang pemerintah masih sehat. "Masih sangat sehat. Yang jadi perhatian kan sektor korporasi (swasta)," imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, total utang Indonesia pada Maret 2015 ini kembali mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni menjadi Rp2.795,84 triliun.

Angka ini naik sebesar Rp 51,48 triliun dari Februari 2015 sebesar Rp2.744,36 triliun. 75,1 persen pinjaman berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.099,35 triliun. SBN tersebut, terdiri atas SBN dengan denominasi valas sebesar Rp30,73 triliun. Sementara untuk SBN dengan denominasi Rupiah sebesar Rp1.568,62 triliun.

Selain itu, peningkatan utang juga terjadi untuk pinjaman luar negeri menjadi Rp 696,48 triliun. Adapun pinjaman luar negeri bulan sebelumnya, adalah Rp 690,75 triliun.Pinjaman dalam negeri juga tercatat meningkat tipis menjadi Rp3,31 triliun setelah sebelumnya berada pada angka Rp3,30 triliun. Pinjaman ini menduduki 0,1 persen porsi dari posisi utang pemerintah.(ken/agm)

sumber jawa pos http://www.jpnn.com/read/2015/04/21/...ah-Masih-Sehat