Sri Mulyani Sudah Putuskan Menerima Tawaran Jokowi?
Ini Kata JK Soal Sri Mulyani Jadi Calon Menteri
RABU, 15 OKTOBER 2014 | 15:05 WIB


Jokowi dan JK

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat dibutuhkan untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Dia tak menampik Managing Director (Direktur Pelaksana) Bank Dunia tersebut masuk sebagai kandidat menteri dalam kabinet yang dibentuknya bersama presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Kabinet Jokowi, Nama Sri Mulyani dan Jonan Mencuat)

"Dia tokoh ekonomi yang baik dan punya pengalaman. Di dunia, Sri Mulyani masuk di antara 10-20 wanita berpengaruh," kata JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Oktober 2014. (Baca: Boediono Sarankan Jokowi Cari Menkeu Konservatif)

JK mengaku telah melobi Sri untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian. Namun belakangan, muncul penolakan sejumlah pihak lantaran Sri disebut-sebut sebagai dalang kasus Bank Century. Kasus ini menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka korupsi.

Awalnya, JK mempertimbangkan penolakan sejumlah pihak kepada Sri. Namun kini, dia berujar, "Siapa lagi yang tidak pro dan kontra di negeri ini."

Hubungan Sri dengan JK sempat tegang sehubungan dengan kasus Bank Century. Sri pernah menyatakan telah mengirim pesan singkat kepada JK terkait dengan pengucuran dana talangan Bank Century. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan JK. Saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mei lalu, JK menyatakan tidak pernah menerima pesan singkat yang dikirimkan Sri.

Selain Sri, sejumlah nama mencuat sebagai calon menteri ekonomi di kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Di antaranya adalah Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro serta Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Martowardojo.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...-Calon-Menteri


Sri Mulyani Dikabarkan Sudah Putuskan Tawaran Jokowi
Senin, 13 Okt 2014

KATADATA – Sri Mulyani dikabarkan telah menolak tawaran Presiden terpilih Joko Widodo untuk duduk di kabinet pemerintahannya.
Sumber Katadata mengatakan¸ Sri Mulyani beralasan belum bisa menerima tawaran itu karena harus menyelesaikan sisa kontrak kerja selama satu tahun dengan Bank Dunia. Saat ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia.

Menurut sumber tadi, sesungguhnya Sri masuk dalam daftar prioritas untuk duduk di jajaran menteri ekonomi. Ia diplot menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, pos yang juga pernah dijabatnya ketika menggantikan Boediono di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—merangkap Menteri Keuangan.

Sehubungan dengan itu, sejumlah upaya telah dilakukan untuk membujuk Sri kembali ke Indonesia. “Pak Jokowi bahkan sudah dua kali berbicara dan menelepon langsung Sri Mulyani,” ujarnya.

Tidak hanya Jokowi, seperti diberitakan Katadata sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla juga sudah berupaya melobi Sri Mulyani. Keduanya sudah bertemu dalam beberapa kali kunjungan JK ke Washington D.C, Amerika Serikat.

Dalam wawancara dengan Koran Tempo (13/10), JK mengakui sudah bertemu Sri Mulyani dua kali. Salah satunya di Washington DC pada pertengahan Agustus tahun lalu. Menurut Kalla, ia melobi Sri Mulyani, yang akan diplot menjadi Menko Perekonomian.

Selain dengan Jokowi dan JK, Sri sesungguhnya juga sudah sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jakarta, menjelang hari raya Idul Fitri tahun lalu. “Mereka berbincang cukup lama dan sangat akrab,” ujar salah seorang sumber di Partai Banteng.

Katadata mencoba meminta konfirmasi langsung Sri Mulyani soal penolakan ini. Namun, pesan yang dikirimkan belum dijawab.

Dengan penolakan Sri ini, peluang Ketua Tim Transisi Rini M. Soemarno untuk menjadi Menko Perekonomian menjadi kian besar. Semula, jika Sri masuk kabinet, Rini kemungkinan akan menempati pos Menko Kesejahteraan Rakyat atau Menteri Perindustrian, pos yang pernah ditempatinya di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Nama lain yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri ekonomi di kabinet Jokowi adalah Chatib Basri. Chatib dikabarkan akan menjabat posisi Menteri Keuangan, sama seperti posisinya saat ini di pemerintahan SBY. Pertimbangannya, keberlanjutan Chatib sebagai Menteri Keuangan dianggap akan memuluskan masa transisi pemerintahan. Calon kuat lainnya adalah Bambang Brodjonegoro, yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Chatib Basri ketika dimintai pendapatnya, enggan mengomentari soal ini. Tapi yang jelas, kata Chatib, “Situasi ekonomi tahun depan tidak akan mudah. Sebab, ada normalisasi the Fed.” Kebijakan bank sentral AS yang akan menaikkan suku bunga, sehingga bisa kian menekan kurs rupiah.
https://id.berita.yahoo.com/sri-muly...125210862.html

Jokowi Pertimbangkan Duet Sri Mulyani-Chatib Basri
9 Oct 2014

KATADATA – Pasangan Sri Mulyani Indrawati dan M. Chatib Basri disebut-sebut merupakan kandidat kuat untuk memimpin tim ekonomi kabinet baru. Presiden terpilih Joko Widodo kabarnya sudah menjalin kontak dengan Sri, yang kini menjabat Managing Director Bank Dunia.

Sejumlah sumber Katadata mengatakan, Sri Mulyani diplot menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Sedangkan Chatib Basri kembali menduduki posisi Menteri Keuangan, melanjutkan jabatan yang kini diembannya dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pendekatan dengan Sri Mulyani sesungguhnya sudah dilakukan Jokowi jauh-jauh hari. Saat mencari sosok Wakil Presiden, Sri termasuk dalam daftar kandidat, sebelum akhirnya diputuskan memilih Jusuf Kalla. (Baca: Rupiah Stabil Setelah Jokowi Umumkan Kabinet Ekonomi)

Ketika itu, Sri bahkan sudah sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Mereka berbincang cukup lama dan sangat akrab,” ujar salah seorang sumber di Partai Banteng.

Dalam rangka penjajakan itulah, Jokowi juga sudah pernah melakukan pembicaraan langsung dengan Sri Mulyani. Menurut sumber tadi, dalam pertemuan itu, Jokowi merasa memiliki kecocokan dengan pandangan dan pemikiran Sri Mulyani soal pengelolaan ekonomi dan reformasi birokrasi. “Sejak saat itulah, Sri selalu masuk daftar prioritas menteri ekonomi.”

Sejauh ini, Sri belum memastikan kesanggupannya. Ia bahkan sebelum ini dikabarkan sudah memutuskan untuk sementara waktu akan menetap di Washington DC, Amerika Serikat, bersama keluarganya. “Karena, salah seorang anaknya baru saja diterima di universitas di Amerika,” kata sumber lainnya. (Baca: Pengusaha: Nama Menteri Lebih Penting daripada Struktur Kabinet)

Namun, pendirian ini tampaknya kini mulai berubah. Sri mulai mempertimbangkan lagi tawaran kepadanya untuk kembali masuk kabinet, asalkan ajakan itu datang langsung dari Jokowi dan terdapat jaminan dukungan politik, khususnya dari PDI-P, agar ia bisa bekerja secara optimal.

Syarat ini diajukannya, karena ia tak mau kasus Century terulang. Kasus ini membuat Sri terpental dari posisi Menteri Keuangan, lantaran kebijakannya menyelamatkan ekonomi dari ancaman krisis saat itu tidak mendapat perlindungan politik yang memadai dari pemerintahan SBY.

Untuk mendampingi Sri, posisi Menteri Keuangan tampaknya akan kembali dipercayakan kepada Chatib Basri. Pertimbangannya, keberlanjutan Chatib sebagai Menteri Keuangan dianggap akan memuluskan masa transisi pemerintahan.

Selain Sri dan Chatib, sejumlah nama juga disebut-sebut berpeluang mengisi posisi strategis itu. Selain Sri, yang berpeluang menjadi Menko Perekonomian adalah Rini Mariani Soemarno, yang kini dipercaya menjadi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK. Sedangkan untuk posisi Menteri Keuangan, kandidat kuat lainnya adalah Bambang Brodjonegoro, yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Sejumlah kalangan sempat meragukan bakal masuknya Sri ke kabinet, mengingat selama ini ia dikenal memiliki pandangan yang berseberangan dengan Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla.

Tapi, salah seorang sumber yang dekat dengan JK menepis anggapan itu. “Memang di antara keduanya ada beberapa perbedaan. Tapi, dalam beberapa kali kunjungan ke Amerika, JK selalu menemui Sri Mulyani,” tuturnya. “Jadi, kemungkinan masuknya Sri Mulyani ke kabinet, memang ada.”

Eko Sanjoyo, Deputi Tim Tansisi Jokowi-JK, mengatakan sampai saat ini belum ada pengerucutan nama calon menteri. Pemilihan calon pengisi kabinet pun harus melalui tahapan uji kelayakan dan rekam jejak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Jadi, walaupun sudah mengerucut, nama itu harus lolos tahap fit and proper test dulu,” ujarnya.

Meski begitu, dalam penilaiannya, sosok Sri Mulyani dan Chatib Basri sesuai dengan kriteria yang disusun Tim Transisi. Keduanya memiliki kepemimpinan, integritas, dan kompetensi. “Kalau ibu Sri leadership-nya bagus,” kata Eko.

Chatib Basri ketika dimintai pendapatnya, enggan mengomentari soal ini. Tapi yang jelas, kata Chatib, “Situasi ekonomi tahun depan tidak akan mudah. Sebab, ada normalisasi the Fed.” Kebijakan bank sentral AS yang akan menaikkan suku bunga, sehingga bisa kian menekan kurs rupiah.

Saat dihubungi kemarin, Chatib sedang berada di Washington D.C. untuk menghadiri rapat tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bersama Sri Mulyani. Di forum itu, ia akan berbicara bersama sejumlah ekonom dunia dan penerima Nobel di bidang ekonomi, yaitu Paul Krugman, Kenneth Rogoff, Michael Spence, dan Paul Romer.
http://katadata.co.id/berita/2014/10...chatib-basri-0


Rini dan Lutfi Bersaing untuk Jabatan Menperindag
RABU, 15 OKTOBER 2014 | 06:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Rini Soemarno yang saat ini menjabat Ketua Tim Transisi dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri di pemerintah presiden terpilih Joko Widodo. Politikus yang tak mau disebutkan namanya mengatakan Rini diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Rini pernah menduduki jabatan tersebut. Ia dikabarkan bakal kembali menempati posisi itu. "Dia di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan," ujarnya, Selasa, 14 Oktober 2014.

Rini tak hanya dijagokan karena pengalamannya. Ia digadang-gadang lantaran pemerintahan Jokowi mewacanakan peleburan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, seperti yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Megawati.

Selain Rini, nama Menteri Perdagangan saat ini, Muhammad Lutfi, juga masuk nominasi. Namanya disodorkan lewat jalur koneksi wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla. "Belum tahu siapa yang bakal dipilih. Dua-duanya punya peluang yang sama besar," tutur politikus tersebut.

Nama Lutfi disebut pula oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat. Ada kemungkinan bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini termasuk nama yang dicalonkan untuk menduduki jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Saat dikonfirmasi, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan belum mengetahui nama-nama yang akan dipilih oleh Jokowi. "Selama ini ketika membahas kriteria menteri, Jokowi tak pernah menyebutkan nama," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 13 Oktober 2014.

Menurut dia, Menteri Perdagangan dan Perindustrian-nya harus memenuhi tiga kriteria: memiliki kepemimpinan, integritas, serta rekam jejak yang baik. Hal itu diperlukan karena, menurut kajian Tim Transisi, seorang menteri harus berkoordinasi dengan lebih dari sepuluh kementerian.

Eko menuturkan partainya tak keberatan jika nanti Jokowi memilih Menteri Perindustrian dan Perdagangan dari kalangan profesional, bukan dari partainya. "Itu hak prerogatifnya presiden. Namun kami (PKB) siap jika harus dilibatkan dalam kabinet Jokowi," katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Deputi Tim Transisi Bidang Infrastruktur Akbar Faisal. Dia belum mengetahui bahwa M. Lutfi merupakan kandidat Menteri Perindustrian dan Perdagangan. "Kami tidak membicarakan nama dengan Jokowi," ujarnya.

Menurut Akbar, seorang Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang baru harus pandai dalam perdagangan, sehingga dapat memberikan devisa bagi negara. "Menteri yang baru nanti harus seorang marketer yang hebat," kata politikus Partai NasDem itu.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...an-Menperindag


Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi
SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 16:59 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Nama mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan beberapa kali disebut sebagai calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, ujar Karen, sementara ini dirinya akan fokus menjadi pengajar tamu di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.

"Saya no comment soal itu, karena saya ingin mempelajari dulu di luar sektor energi seperti apa dan dampaknya untuk Indonesia," tutur Karen dalam ramah-tamah di Doubletree Hotel, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

Karen mengatakan, di Harvard, dia akan memberikan seminar untuk para pengajar. Karen mengaku akan memaparkan potret energi dunia, terutama perubahan pasokan dan harganya, setelah pengembangan gas nonkonvensional di Amerika Serikat.

Karen mencontohkan, pada 2025, Amerika Serikat akan mendapat tambahan pasokan gas alam cair sebanyak 77 juta ton per tahun (million tonnes per annum/MTPA). Tambahan pasokan LNG ini akan mempengaruhi struktur harga gas di Indonesia, Kanada, Australia, dan Mozambik.

Karen berujar, meski tak bergabung di pemerintahan, dia berharap kiprahnya di Harvard bisa bermanfaat bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Harapan saya, apa yang saya kerjakan di Harvard ini secara tidak langsung akan menjadi masukan yang sangat baik bagi pemerintahan berikutnya, yaitu Presiden Jokowi," tutur Karen.

Sejak 1 Oktober 2014, Karen tak lagi menjabat Direktur Utama Pertamina. Karen berada di jajaran direksi Pertamina selama 6,5 tahun sebagai Direktur Hulu dan Direktur Utama. Karen digantikan oleh Muhamad Husen, yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...u-Bantu-Jokowi


Pengusaha: Nama Menteri Lebih Penting daripada Struktur Kabinet
16 Sep 2014

KATADATA – Kalangan pengusaha tak memusingkan struktur kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun yang menjadi perhatian utama adalah nama-nama yang menduduki kabinet Jokowi-JK itu.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pengusaha sebenarnya tak mempermasalahkan anggota kabinet berasal dari kalanan profesional atau partai politik. "Yang terpenting kabinet Jokowi memiliki kredibilitas, dan bisa bekerjasama dengan pengusaha," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/9).

Menurut dia saat ini pengusaha tengah menunggu kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jika Jokowi berani menaikkan harga BBM, investasi diprediksi akan meningkat.

Wakil Sekretaris Apindo Franky Sibarani mengatakan ada empat kementerian yang seharusnya diisi kalangan profesional. Kementerian itu yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kementerian itu selain yang disebutkan Jokowi yang akan diisi menteri dari kalangan profesional yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

"Karena kementerian itu mengelola dana besar, dan agar lebih menjaga netralitas menteri," ujarnya.

Jokowi kemarin mengumumkan postur kabinetnya tetap 34 kementerian. Jumlah ini sama dengan kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kabinet akan terdiri dari 18 orang profesional non-partai politik dan 16 orang profesional yang berasal dari partai politik. Jokowi juga mempertahankan posisi Menteri Koordinator dan akan menghilankan jabatan wakil menteri, kecuali untuk wakil menteri luar negeri.
http://katadata.co.id/berita/2014/09...ruktur-kabinet

Inilah Tantangan Berat Pemerintahan Jokowi di Sektor Ekonomi Ke Depannya:

• Dua Tantangan Ekonomi Hadang Pemerintahan Jokowi
  
• Jokowi Hadapi Tantangan di Sektor Perdagangan
  
• Bappenas: Tiga Tantangan Jokowi di Bidang Ekonomi
  
• Chatib Basri Sebutkan Empat Tantangan Pertumbuhan
  
• Chatib Basri Paparkan Tantangan Ekonomi 2015
  

------------------------------------

Kalau gua rangkum informasi dari media yang beredar selama ini, dan melihat 'bahasa tubuh' dari pada Jokowi dan JK di dalam menentukan pilihan atas pembantu-pembatunya di bidang ekonomi untuk Kabinet yad, bisa di prediksikan siapa-siapa saja yang akan menduduki posisi kunci di menteri ekonom sbb:

• Menko Prekonomian: Sri Mulyani
  
• Menteri Keuangan : Chatib Basri
  
• Menteri Perdagangan Rini Soemarno
  
• Menteri Perindustrian : Chairul Tanjung
  
• Menteri BUMN : Jonan
  
• Menteri ESDM : Pramono Anung atau Karen Setiawan
  
• Menteri Pajak : Muhammad Lutfi
  
• Menteri Koperasi dan UKM: ekonom dari PDIP
  

Ada 7 menteri professional di bidang ekonomi, dan jumlah itu sudah sesuai dengan isyarat yang pernah diberikan JK bahwa menteri professional berkisar 7-8 di kabinet Jokowi-JK yad itu. Kita nantikan saja.