TEMPO.CO , Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menerapkan penilaian indeks integritas sekolah. Alasannya, selain karena parameter penilaian yang tak diungkap ke publik, Retno menilai indeks integritas sekolah akan merugikan siswa.

"Kalau salah ukur, ini hanya akan menakut-nakuti sekolah. Siswa yang nilai rapotnya bagus akan dirugikan," kata Retno saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 April 2015. Retno selain menjadi guru juga sebagai Kepala SMA Negeri 3 Jakarta. Ia dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya menyangkut pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan Ujian Nasional nantinya tak akan menjadi syarat kelulusan bagi siswa. Namun, tim Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian akan membandingkan nilai ujian dengan indeks integritas kejujuran sekolah.

Menurut Anies, jika nilai rapot siswa tinggi, namun indeks integritas yang ditemukan rendah, maka bisa dikatakan terjadi kecurangan di sekolah tersebut. Anies merilis 52 kabupaten atau kota yang selama ini memiliki indeks integritas mencapai 90 persen. Artinya di 52 dua daerah itu, tingkat kejujuran dalam pendidikan sangat tinggi.

"Mereka kerja sama atau kecurangannya kurang dari 10 persen. Ini daerah yang contohnya baik," katanya di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa 14 April 2015. Indeks ini, kata Anies, bisa dijadikan pertimbangan oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menerima calon mahasiswa baru.

Retno menilai indeks integritas sekolah tak bisa menjadi acuan penilaian siswa dan sekolah untuk pertimbangan seleksi mahasiswa baru. Menurut dia, justru karena nilai UN dan indeks integritas dijadikan pertimbangan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri, maka kecurangan selama UN masih terjadi.

"Meskipun bukan syarat kelulusan kecurangan tak hilang karena siswa dan sekolah masih khawatir terhadap nilai untuk pertimbangan seleksi PTN," kata Retno. "Seharusnya UN itu jujur saja, apapun nilainya tak akan merugikan."

Retno khawatir, siswa dari sekolah yang dicap memiliki indeks integritas rendah akan banyak ditolak oleh perguruan tinggi negeri. "Nanti nilai rapot mereka tak dipercaya padahal siswa itu jujur," kata dia. Generalisasi itu akan mengurangi kesempatan siswa jujur mendapatkan sekolah yang diinginkan.

sumber
======

mantab betul !