Memiliki sepeda motor kelas premium Harley Davidson merupakan simbol gaya hidup papan atas, namun ternyata cara mencari pengakuan itu sering berlawanan dari status yang ingin dipamerkan pemiliknya.

Menurut bos distributor resmi Harley Davidson di Indonesia, perbandingan antara yang resmi dengan yang bodong alias sepeda motor yang didatangkan secara ilegal, bisa dibilang 1:1.

“Kami sebagai importir resmi harus melalui banyak proses perizinan dan membayar PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang tinggi, tapi yang ilegal tahu-tahu saja motornya ada di sini,” kata Djonnie Rahmat, Presiden Direktur PT Mabua Motor Indonesia.

Saat ini populasi sepeda motor legendaris asal Amerika Serikat tersebut, baik yang resmi maupun ilegal, mencapai sekitar 10.000 unit di Indonesia.



Djonnie menduga motor-motor ilegal itu bisa bertebaran karenaulah para oknum di lembaga-lembaga terkait. Dia juga mengatakan telah melaporkan masalah ini ke Polri.



Keprihatinan ini dia ungkapkan karena kehadiran motor-motor bodong itu sangat tidak adil bagi para pemilik Harley Davidson yang membelinya dari jalur resmi dan taat pajak.

Djonnie mengungkapkan para pembeli yang patuh aturan itu harus merogoh koceknya cukup dalam agar bisa mendapatkan motor impiannya, sementara pemilik motor bodong mungkin membayar tak sampai setengahnya.

“Sebagai contoh, untuk Harley tipe Ultra, harga resmi yang dibayarkan sekitar Rp 830 juta, dan dari angka itu Rp 500 juta berupa pajak, atau kita setorkan ke kas negara,” kata Djonnie.

“Sudah membayar mahal, untuk kelengkapan surat-suratnya pun masih harus menunggu berbulan-bulan,” keluhnya. Karena itulah dia mengaku geram dengan para pemilik motor Harley ilegal dan oknum-oknum yang mendatangkan motor bodong itu.



Proses perizinan juga bisa dibilang tidak murah. Mabua mengenakan fee 10 persen dari harga motor untuk membantu kelengkapan surat , dan rata-rata butuh empat bulan sampai motornya sah bisa dibawa mengaspal.

“Misalnya untuk tipe motor kami yang 500cc, dari harga Rp 219 juta, pembeli membayar sekitar Rp230 juta – Rp 240 juta termasuk kelengkapan STNK, form A dan sebagainya. Mereka terima bersih dan kami yang menguruskan,” kata Djonnie.

Dia juga menyoroti bahwa terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat dalam impor resmi motor ini dalam hal pajak sampai izin jalan, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Industri, Kementerian Perhubungan sampai Polri.