Megawati

Tutup Kongres, Megawati Umumkan 7 Sikap Politik PDIP
11 Apr 2015, 13:44:31 WIB

CNN Indonesia -- Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah secara resmi ditutup. Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum terpilih menjadi orang yang menutup kongres yang berlangsung sejak Kamis (9/4) tersebut.

Dalam pidato penutupannya, Megawati mengatakan agar para kadernya terus mengamankan politik yang ada di Indonesia serta menjalankan amanat tegak lurus pada konstitusi."Saya instruksikan kalian untuk mengamankan politik legislasi, politik anggaran, serta kebijakan politik," ujar Megawati yang langsung mendapat tepuk tangan dari para peserta kongres di Grand Inna Bali Beach Sanur Bali, Sabtu (11/4)."Serta satu lagi adalah menjalankan amanat tegak lurus pada konstitusi," katanya menambahkan.

Selain itu, dalam penutupan kongres Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasti Kristiyanto pun membacakan sikap umum politik yang juga merupakan hasil dari Kongres IV PDI Perjuangan. Hasto pun menambahkan sikap tersebut merupakan penyempurnaan dari sikap politik hasil Kongres III pada 2010 lalu.

Tujuh sikap umum politik yang berjudul "Mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang Sejati-jatinya Merdeka" tersebut adalah:

1. PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

2. PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan program-program kerja yang diputuskan Pemerintah Pusat sebagai pemenuhan terhadap janji-janji kampanye, sebagai upaya pelaksanaan jalan Trisakti yang merupakan pemenuhan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan konstitusi UUD 1945, yang juga merupakan program kerja dan cita-cita partai.

3. PDI Perjuangan menegaskan jalan Trisakti adalah satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

4. PDI Perjuangan bertekad mengobarkan kembali jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong royong dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik rakyat.

5. PDI Perjuangan bertekad meneguhkan diri sebagai poros kekuatan politik nasional yang menjadi perekat kebangsaan dan penjaga kebhinekaan Indonesia dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia.

6. PDI Perjuangan menegaskan keberpihakannya pada rakyat Marhaen sebagai kekuatan produksi nasional yang menopang berjalannya sistem ekonomi kerakyatan guna melakukan koreksi terhadap berjalannya sistem ekonomi neo-liberal dan neo-kapitalis.

7. PDI Perjuangan bertekad melawan kemiskinan struktural dan mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia
http://www.detikone.com/berita-tutup...itik-pdip.html


Megawati Tagih Janji Jokowi
Kamis, 9 April 2015 - 16:55 wib

DENPASAR -- Presiden Joko Widodo diminta memenuhi janjinya saat kampanye pemilihan Presiden 2014. Permintaan itu disampaikan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat menyampaikan pidato politik pada pembukaan Kongres IV PDIP di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, hari ini.

"Presiden Jokowi agar ingat janji-janjinya saat kampanye (Presiden 2014). Karena janji kampanye itu merupakan janji suci pada rakyat," kata Megawati dihadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ikut menghadiri Kongres IV PDIP, Kamis (9/4/2015).

Dia mengingatkan kemenangan Jokowi-JK yang diraih saat Pemilu Presiden 2014 atas kepercayaan rakyat kepada keduanya.

Pada bagian lain, Mega mengungkapkan, sesuai UU tentang Partai Politik, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tentu harus didukung oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Karenanya, menurut Mega, wajar jika Presiden dan Wapres punya hubungan erat dengan partai politik pengusungnya. Partai politik yang memenangkan calon Presiden dan Wakil Presiden karena ada dukungan dari rakyat.

"Sehingga apa yang diperjuangkan pemerintah Jokowi adalah apa yang diperjuangkan parpol pengusungnya. Perjuangan PDIP itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," tandas Mega.

Kata Mega, PDI Perjuangan mengingatkan tugas pemimpin nasional adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dia juga mengingatkan, pemerintah harus menolak segala macam bentuk radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia adalah negara berdaulat, di mana masyarakatnya sangat toleran. Indonesia tidak akan membiarkan paham radikal tumbuh subur di Tanah Air.

"Indonesia harus tumbuh sebagai negara yang menjunjung keberagaman," imbuhnya.
http://news.okezone.com/read/2015/04...h-janji-jokowi


Aroma Dendam Megawati Warnai Kongres PDIP
09 Apr 2015

DENPASAR, Pos Bali – Pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr. Nyoman Subanda sangat menyayangkan sikap PDIP yang tidak mengundang ketua-ketua partai yang tergagung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) termasuk ketua umum Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dan gubernur Bali Made Mangku Pastika, pada acara pembukaan Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kamis (9/4) hari ini.

Panitia kongres hanya mengundang ketua-ketua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. “Sangat disayangkan (tidak mengundang partai-partai KMP). Akan sangat bagus mereka diundang. Tidak boleh pilih kasih mengundang partai lain. Dekatkan diri dengan lawan politik (KMP),” kata Subanda di Denpasar, Rabu (8/4) kemarin.

Dekan FISIP Undiknas ini mengatakan, partai politik yang menggelar kegiatan, termasuk PDIP yang menggelar kongres di Bali, memang tidak memiliki keharusan untuk mengundang partai politik lain dan gubernur Bali. Namun, walaupun tidak ada aturan mengundang partai lain, sudah menjadi tradisi partai politik selama ini untuk mengundang partai lain dan kepala daerah di tempat kongres itu digelar.

Ketua Pasca-Sarjana Fisip Undiknas ini mengatakan, mengundang partai politik lain dalam hajatan partai itu penting dilakukan sebagai ruang silaturahmi dan komunikasi politik walaupun memiliki pilihan politik berbeda. Menurut dia, dalam konteks sikap politik, KMP dan partai pendukung pemerintah yang dimotori PDIP dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dalam banyak kepentingan tentu akan berseberangan. Tetapi perbedaan sikap politik itu tidak boleh meniadakan komunikasi politik dan ruang silaturahmi.

Subanda menambahkan, mengundang KMP dalam pembukaan Kongres PDIP itu menjadi momentum terbaik untuk menciptakan dinamika politik yang kondusif antara KMP dan KIH dan bisa meredakan serangan terhadap kebijakan dan program pemerintah yang disokong PDIP dan partai lainnya dalam KIH. “Itu momen terbaik untuk komunikasi politik, terjalinnya komunikasi politik yang intens sehinga bisa menciptakan dinamika politik yang kondusif sehingga bisa mengurangi upaya KMP untuk mengganjal kebijakan dan program pemerintah. Itu akan berdampak bak pada kebijakan dan program presiden,” kata Subanda.

Pun demikian dengan gubernur Bali, menurut Subanda, sepatutnya diundang oleh PDIP. Sebagai penguasa daerah, secara etika juga perlu diundang (gubernur Bali) oleh PDIP sebagaimana dilakukan oleh partai lainnya yang menggelar kongres di Bali. “Partai apapun, secara etika wajib mengundang Gubernur Bali. Itu rasa penghormatan. Gubernur itu simbol pemimpin daerah yang harus dihormati karena kongres itu digelar di wilayahnya (Bali),” sesalnya.

Subanda tidak mengetahui persis latar belakang panitia kongres tak mengundang KMP dan gubernur Pastika. Namun ia menilai, pengaruh Megawati sangat menentukan sikap PDIP termasuk kebijakan panitia mengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri pembukaan kongres tersebut. Subanda tak menampik, ada dendam politik Megawati yang menutup ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk menghadiri pembukaan kongres.

KMP merupakan lawan politik PDIP pada pilpres 2014 lalu. Khusus untuk SBY, publik banyak mengetahui bahwa SBY dan Megawati memiliki sejarah buruk dalam hubungan politik. Demikian juga dengan gubenur Pastika. Ia merupakan anak emas PDIP selama periode pertama menjadi gubernur Bali. Belakangan, hubungan Pastika dengan Megawati dan PDIP disebut-sebut renggang karena Pastika dilepas PDIP pada Pilgub Bali tahun 2013, namun berhasil mengalahkan jagoan PDIP pada Pilgub tersebut.

Kepastian tidak diundangnya elite politik KMP termasuk elite politik yang belum menentukan sikap politik diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP PDIP Hasto Keristyanto di Denpasar, Rabu (8/4). Menurut Hasto, hanya elite politik yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK yang diundang. Selain karena faktor politis, pihaknya tidak mengundang elite politik yang tidak mendukung Jokowi-JK karena tempat kongres terlalu sempit. “Kita tahulah hotel ini kecil, tidak begitu luas, maka kami tidak mengundang mereka,” kata Hasto.
http://posbali.com/aroma-dendam-mega...-kongres-pdip/

Inikah Misteri "janji" Jokowi Ketika akan Diajukan sebagai Capres PDIP dulu oleh Megawati?


Logika Mega Dinilai Keliru, Jokowi Bukan Petugas Partai
SABTU, 11 APRIL 2015 | 15:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menganggap pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang partai politik berbeda dengan bapaknya, Sukarno. Megawati, kata dia, dalam kongres di Bali kemarin mengingatkan akan pentingnya peran partai dalam pemerintahan.

"Padahal sistem itu yang dibubarkan dengan Dekrit Presiden 1959," kata Vermonte dalam diskusi "Penumpang Gelap di Tikungan" di Restoran Warung Daun, Cikini, Sabtu, 11 April 2015. "Apa yang dilakukan PDI Perjuangan sekarang adalah yang ditolak Bung Karno dulu."

Kala itu, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Karena itu, seorang presiden tak memiliki peran besar lantaran sistem itu menguatkan peran partai politik. "Bung Karno tak menyukai hasil Pemilu 1955 karena melemahkan presiden." Sukarno, Vermonte melanjutkan, lalu membentuk sistem demokrasi terpimpin untuk menggantikan parlementer.

Philips mengingatkan, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem itu, pusat kekuasaan adalah presiden. Besar kekuasaan ini, menurut dia, jauh di atas partai. "Jadi, saat Jokowi terpilih, ia berdiri di atas semua golongan," ujarnya. "Dia bukan petugas partai lagi."

Sebelumnya, Megawati mengatakan ada gerakan deparpolisasi yang digalang pihak-pihak yang mengagungkan independensi. Mereka, kata Mega, menganggap partai politik sebagai beban demokrasi.
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...Petugas-Partai

-------------------------------

Kasihan, akhirnya rebutan balung kekuasaan!