Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertanggung jawab memperketat pengawasan masuknya orang-orang Tiongkok ke Indonesia.

Pengawasan harus ditingkatkan setelah pemerintah membebaskan visa kunjungan bagi warga Tiongkok.

Pembebasan visa diberikan dengan alasan meningkatkan dunia pariwisata.

"Fraksi Gerindra meminta kepada Menkumham untuk memperketat pengawasan masuknya orang orang Tiongkok. Karena sebenarnya dengan tidak diberikan bebas visa saja sudah banyak pendatang dari Tiongkok yang saat ini bekerja secara ilegal di Indonesia," kata Wihadi dalam keterangannya.

Wihadi mengatakan, warga Tiongkok bekerja baik itu di sektor formal maupun non formal.

Ia menegaskan bahwa banyak warga Tiongkok terlihat di pusat-pusat perdagangan di Jakarta.

"Saat ini sebagian besar kepemilikan tempat usaha tersebut dikuasai oleh orang orang pendatang dari Tiongkok yang kemungkinan besar mereka adalah tidak mempunyai izin usaha sebagai orang asing yang berbisnis ataupun bekerja di Indonesia," paparnya.

Wihadi mengatakan, masalah warga Tiongkok sudah disampaikannya pada Raker Komisi III DPR RI dengan Menkumham pada tanggal 6 dan 7 April 2015.

http://pekanbaru.tribunnews.com/2015...erindra-berang

kacau nih politisi