TRIBUNNEWSBATAM.COM, DENPASAR – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar tiba-tiba didatangi tiga buah bus berplat kuning, Kamis (9/4) sekitar pukul 09.40 Wita.
Tiga bus berwarna biru itu ternyata berisikan rombongan anggota dewan beserta staf sekretariatnya dari luar Bali, diantaranya dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) dan Demak, Jawa Tengah (Jateng).
Ketika ditanya Tribun Bali, mereka mengaku sedang melakukan kunjungan kerja membahas Ranperda, UU Desa, Infrastruktur, dan Pilkada. Namun, dari pantauan Tribun Bali, puluhan anggota dewan itu hanya berfoto ria, minta tanda tangan Surat Pertanggungjawaban (SPj), lalu pergi begitu saja.
“Tu kan diliput media, aduh,” ujar seorang staf sekretariat DPRD Demak, Jawa Tengah, yang mengaku bernama Ririn.
Di sejumlah ruang rapat internal lantai dua kantor DPRD Kota Denpasar dan ruang rapat internal sekretariat DPRD Kota Denpasar, terlihat belasan anggota dewan yang mengaku sedang rapat kunker membahas Ranperda.
Namun, sesuai pantauan Tribun Bali selama satu setengah jam, tidak ada tanda-tanda ada pertemuan formal. Di ruangan yang terdapat sebuah meja melingkar itu, memang tampak belasan anggota dewan yang sedang berkumpul.

Mereka hanya duduk, bercengkrama, dan mendokumentasikan momen saat duduk melingkar di ruang rapat, lalu keluar satu per satu mengambil mobil mereka, dan langsung pergi.
Saat dimintai penjelasan, seorang anggota DPRD Demak mengatakan sedang melaksanakan kunjungan kerja.
“Dalam rangka kunjungan kerja dan mengikuti kongres. Kami membahas Ranperda, Infrastruktur, dan Pilkada,” ujar Tatik Sulitiani, Wakil Ketua Komisi D DPRD Demak.
Anehnya, tanpa ada pembahasan mengenai Ranperda, mereka malah sudah memasuki ruang sekretariat DPRD Kota Denpasar untuk meminta tanda tangan SPj perjalanan dinas. Ada yang diurus langsung, dan ada pula yang diurus oleh stafnya.
Ketika sejumlah awak media mulai berdatangan, wajah seluruh staf penerima tamu di kantor sekretariat DPRD Kota Denpasar tampak tegang. Melihat kondisi tersebut, akhirnya Kepala Bagian Umum Sektretariat DPRD Kota Denpasar Putu Dharma Wisesa mengungkap kejadian yang sebenarnya.
Bertempat di ruang kerjanya, Dharma mengatakan bahwa beberapa anggota DPRD dari luar daerah berniat melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Kota Denpasar, Kamis kemarin.
Awalnya Dharma sudah menjelaskan bahwa pada saat itu anggota DPRD Denpasar tidak bisa menerima secara formal, tapi puluhan anggota dewan dari luar daerah itu tetap memaksa agar dilayani terkait urusan penandatanganan SPj kunjungan kerja.
“Saya sudah katakan kalau hari ini hanya ada satu, dua, tiga anggota di kantor, tapi mereka katanya sudah menganggarkan perjalanan dinas. Saya sudah beberapa kali koordinasi sebelumnya bahwa kami tidak bisa menerima, tapi mereka bilang ‘gak apa-apa Pak, tolong administrasinya (tanda tangan SPj) saja diterima sebagai bukti,” ungkap Dharma.

Dharma kembali menambahkan bahwa jika nantinya ada masalah terkait dengan pemberian tanda tangan administrasi SPj kunjungan kerja, ia mengatakan bukan tanggung jawab sekretariat DPRD Kota Denpasar, melainkan pihak yang bersangkutan.
“Karena mereka juga tetap ngotot, jadi saya katakan kalau masalah administrasi sih kami siap bantu. Cuma kalau ada apa-apa ya (bukan kami)....,” imbuhnya.
Terkait dengan anggota dewan yang juga mengajak sekwannya, Dharma juga membenarkan. Menurutnya, alasan mengenai mengapa anggota dewan ada yang membawa sejumlah staf sekretariatnya karena anggota dewan tersebut tidak mau susah alias terima beres.
“Ada memang sekretariatnya. Karena mereka (dewan) itu maunya nerima beres. Jadi terkait dengan pengurusan administrasi SPj pasti stafnya yang disuruh,” ungkap dia.
Karena pihak DPRD Kota Denpasar tidak bisa menerima kunjungan kerja dari DPRD daerah lain, kata Dharma, pihaknya terpaksa memberikan buku perda kepada masing-masing anggota dewan tersebut. “Karena tidak ada yang menerima, ya kami berikan buku ini (Perda) saja,” tandasnya.
Sementara itu, menurut sumber Tribun Bali di DPRD Denpasar, dana untuk perjalanan dinas tidaklah sedikit dan pastinya menggunakan uang negara. Menurutnya, uang negara tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif yang efektif.
“Ya besar pastinya uang untuk perjalanan dinas. Karena kan menggunakan pesawat, belum lagi uang penginapannya, dan lain-lain. Semua itu uang negara yang digunakan,” ungkapnya.