Solopos.com, JAKARTA - Pengamat menilai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) petugas partai bertentangan dengan sistem presidensial.

“Presiden dan menteri bukan petugas partai, kita harus ingat konstruksi pemerintahan sistem presidensial,” kata pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillips Vermonte dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2015).

Menurut Phillips, menjadikan presiden petugas partai logika yang digunakan adalah logika parlementarian. Sedangkan sistem pemerintahan saat ini presidensial yang menitikberatkan kekuasaan kepada seorang presiden.

“Jokowi begitu menjadi presiden bukan lagi petugas partai melainkan dia harus menguasai golongan,” kata dia.

Lebih jauh Phillips mengatakan sejarah mencatat Presiden Bung Karno justru sosok antipartai ditunjukkan dengan dekrit presiden membubarkan parlementer. Sehingga muncullah demokrasi terpimpin yang mengerdilkan peran partai dan tidak ada pemilu.

“Parlemen saat itu terlalu berkuasa sehingga melemahkan pengaruh presiden,” kata dia.

Karenanya dia mengimbau kepada PDIP dan partai pendukung serta sukarelawan agar memberikan ruang kepada presiden untuk menjalankan kekuasaannya. Menurut Phillips jangan ada saling klaim paling berjasa membangun Indonesia.

“Kita harus inget negara sistem presidensial kekuatan ada di presiden yang paling banyak kekuasaannya,” kata dia.