1. Prilaku Konsumtip bangsa indonesia
Pengamat sosial politik dari IAIN Sumut, Drs Ansari Yamamah, MA.Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan" materi telah "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi. "Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat,
menurut ane sih masuk akal coz orang masuk politik itu tadinya biasa aja jadi kaya mendadak dan gengsi yang berlebihan karena status sisoalnya sebagai pejabat ya memaksa seseorang buat korupsi

2. Kurangnya iman
nah yang satu ini pasti ngena banget karena gak mungkin orang beriman mau korupsi, menurut para ahli Goenawan Wanaradja, SH,MH Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang Birokrat itu sendiri.

3. Jiwa kemaruk/Rakus
Kemiskinan –kata orang– merupakan akar dari persoalan; tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi. Apabila kemiskinan merupakan penyebab korupsi, bagaimana menjelaskan mengapa mereka yang terlibat korupsi besar-besaran justru bukan orang miskin; banyak diantara mereka adalah orangorang yang mempunyai uang dan kekuasaan.
Fenomena bahwa korupsi tidak berbanding lurus dengan kemiskinan dapat dijelaskan dengan “Hukum Kesepadanan Korupsi” yang dirumuskan oleh Revrisond Baswir. Hukum ini menyatakan korupsi berbanding lurus dengan kekayaan seseorang. Artinya, semakin kaya seseorang, semakin besar kekuasaan yang dimilikinya dan dengan demikian semakin besar jumlah yang potensial dikorup.
bila melihat fakta yang ada sihhh yang korupsi itu orang yang berada cz orang miskin apanya yang mau di korupsi meskipun setiap orang berpotensi berprilaku korupsi walau dalam hal spele maupun hal besar

4. Arus Politik dan Sistem
Mantan Ketua KPK Bibit Samad Riyanto, membeberkan hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. "Satu adalah sistem politik. Ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti perda, dan peraturan lain. 'Mereka' atau pelaku dapat berlindung dengan aturan tersebut, ya bisa jadi misal ongkos politik yang mahal jadi jbatan itu dijadikan sistem balik modal waktu seseorang kampanye yang berlebihan , ironis juga ya jabatan itu harusnya pengabdian malah dijadikan alat ganti modal dan memperkaya diri sendiri