Rimanews - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pesan politik kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai hubungan antara parpol pengusung dan pemerintah.

"Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik (parpol) pengusungnya," kata Megawati Seokarnoputri ketika menyampaikan pidato politik pada pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/04/2015).

Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi.

Landasan konstitusionalnya pun, kata dia, sangat jelas yakni UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh parpol atau gabungan papol.

"Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu,bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," jelasnya.

Presiden kelima Republik Indonesia menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang yang dijalankankannya sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan.

Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

"Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan," katanya.

Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan sekadar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sesuai dengan amanah konstitusi.

"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian," katanya.

Pada pembukaan Kongres ini hadir Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet yakni Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM.

Hadir juga Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Soetiyoso, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. Hadir juga sejumlah kepala daerh dari PDI Perjuangan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir Presiden Joko Widodo. Mega ingin Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sudah seharusnya menjalankan garis kebijakan partai politiknya.

Itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali (9/4/2015).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai Megawati terkesan berlaku seperti tuan, sementara Jokowi pembantunya. Padahal, kata dia, dalam menjalankan sistem ketatanegaraan ketua umum partai politik tak boleh berlaku seperti itu.

"Saya sepakat peringatan itu penting. Tetapi itu tidak berarti pemimpin partai menjadi seorang ndoro, dan Jokowi sebagai jongosnya.Karena mereka (Jokowi-JK) tetap Presiden dan Wakil Presiden," ucap Ikrar kepada Metro TV, Jumat (10/4/2015).

Ikrar juga menerangkan, tidak hanya cara penyampaian yang tidak pantas, saat membuka pidatonya, Mega juga tidak memberikan salam kepada Joko Widodo, sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

"Ibu mega tidak memberikan salam kepada Presiden dan Wapres, beliau hanya menyebutkan ketika menyindir," terangnya.

Menurut Ikrar, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya diberikan penghormatan. Bahkan, Koalisi Merah Putih (KMP), yang notabene oposisi pemerintah, memberikan penghormatan kepada Presiden dan Wakilnya.

"Komunikasi politik sangat penting, politik itu juga penting, dan cara mengkritik itu juga penting. KMP saja masih menghormati Presiden, sudah seharusnya partai pengusungnya juga menghormati," tuturnya.

Megawati membuka Kongres IV PDI Perjuangan di Denpasar Bali dengan menyampaikan pidato politik. Isi pidatonya sarat dengan sindiran.

Salah satunya, perempuan kelahiran Yogyakarta itu mengatakan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan tetaplah kader partai politik. Maka, sudah seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan partai politiknya.

Bukan malah menjadi independen dari partai politik. "Presiden dan Wapres sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan partai," serunya