Bareksa.com- Kontroversi terus membayangi Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Purnama. Setelah kisruh 'dana siluman' APBD mereda, kini Ahok -- begitu ia biasa disapa -- kembali ramai diberitakan dalam polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pasalnya, perusahaan ini produsen dan distributor sejumlah bir bermerek kondang. Salah satu yang utama adalah bir Anker.

"Bir salahnya di mana? Nggak ada orang mati karena minum bir!" kata sang Gubernur, dengan nada meledak-ledak, seperti biasa.

Ahok memutuskan tak akan melepas saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diributkan sementara kalangan. Yang jadi pertimbangan utamanya, Delta adalah BUMD yang sehat dan kontribusinya ke pendapatan Jakarta cukup signifikan.

Dilihat dari laporan keuangannya, kinerja Delta memang lumayan mencorong. Per akhir 2014, Delta masih mencatat kenaikan laba 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp282 miliar. Padahal, penjualan bersihnya hanya bertumbuh 1,4 persen menjadi Rp879,3 miliar.

Rendahnya laju penjualan bersih tersebut diakibatkan kenaikan cukai bir dan pajak penjualan, yang totalnya mencapai 58,4 persen dari penjualan kotor. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 56,7 persen. Pada tahun 2014 kemarin, Delta membayar cukai bir dan pajak penjualan hingga Rp1,23 triliun.

Tingginya biaya pajak tersebut ternyata masih bisa diatasi Delta dengan melakukan efisiensi di pos biaya operasional. Hasilnya, di tahun 2014 marjin bersih naik menjadi 32,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang 31,2 persen, dan karena itu mendorong pertumbuhan laba.



Sumber: Bareksa.com

Di antara perusahaan sektor konsumsi, seperti perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk (GGRM), produsen mie instan “Indomie” PT Indofood CBP Tbk (ICBP), dan unit divisi otomotif PT Astra International Tbk (ASII); marjin Delta relatif jauh lebih tinggi. Marjin laba bersih Delta mencapai 32,8 persen, sedangkan yang lain hanya berkisar 8 persen. Akan tetapi, rata-rata pertumbuhan pendapatan Delta selama lima tahun terakhir memang tidak sebesar yang lain, hanya 5,3 persen. Hal ini disebabkan kian banyaknya regulasi yang menekan penjualan bir.


Penting juga dicatat bahwa per Desember 2014, Delta tak memiliki utang jangka panjang, baik dalam bentuk pinjaman ke bank maupun melalui penerbitan obligasi. Jadi, perusahaan bir ini punya postur keuangan yang sangat sehat.

Hal lain, menyangkut besaran dividen yang selalu dibagikan Delta. Untuk laba tahun 2013 yang mencapai Rp270 miliar, Delta membagikan dividen Rp192 miliar atau sekitar 71 persen dari laba. Secara konsisten, perusahaan ini memberikan pembayaran dividen dengan rasio yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan profitabilitas Delta yang tinggi serta belum adanya rencana ekspansi berskala besar yang membutuhkan biaya yang tinggi.


Menurut daftar pemegang saham yang dilaporkan Delta ke Bursa Efek Indonesia, hingga 28 Februari 2015, 58,33 persen saham dimiliki oleh San Miguel Malaysia Pte.Ltd, 23,34 persen oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2,91 persen milik BP IPM Jaya yang juga berada di bawah naungan Pemprov DKI, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Dengan komposisi kepemilikan seperti itu, artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dividen sekitar Rp44 miliar dan BP IPM Jaya Rp5,6 miliar untuk laba Delta di tahun 2013 yang dibayarkan pada Juni 2014.

***

PT Delta Djakarta beroperasi sejak 1932, didirikan oleh perusahaan Jerman “Achipel Brouwerij NV” yang kemudian dibeli pihak Belanda.

Baru pada tahun 1964, saham perusahaan bir ini diserahkan ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan di tahun 1970 resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta. Pada tahun 1984, perusahaan melangsungkan penjualan saham perdana guna membiayai ekspansi. Dan pada 1990-an -- era di mana investor asing mulai banyak berdatangan ke Indonesia – San Miguel, perusahaan bir asal Filipina, masuk ke Delta.

Per 6 April 2015, kapitalisasi pasar Delta mencapai Rp4,48 triliun. Kapitalisasi pasar menunjukkan nilai perusahaan dengan harga pasar di BEI (Bursa Efek Indonesia) saat ini. Artinya, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menjual seluruh saham mereka di Delta, maka diperoleh dana sedikitnya Rp1,04 triliun. (kd)